Kota Malang, blok-a.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan konsep baru bernama MBG Preneur sebagai strategi membangun kemandirian pangan daerah. Konsep ini diperkenalkan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, saat meresmikan SPPG Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia di Jalan Danau Maninjau Raya, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Minggu (26/10/2025).
MBG Preneur merupakan pendekatan kewirausahaan dalam pengelolaan pangan bergizi yang menekankan pentingnya kemandirian rantai pasok lokal. Lewat konsep ini, BGN ingin agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti pada penyediaan dapur, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi pangan di tingkat daerah.
“Kalau saya menakar, bukan hanya berbicara dapur atau SPPG saja, tetapi ruang lingkupnya harus lebih luas. Pada saat ada dapur, harus jelas pula suplainya dari mana, dan ini tidak boleh parsial,” ujar Sony.
Menurutnya, konsep MBG Preneur bisa menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memikirkan sumber bahan pangan lokal secara berkelanjutan. Saat ini, Kota Malang memiliki sekitar 25 titik dapur MBG, sementara targetnya mencapai 83 titik. Jika ketersediaan bahan pangan tidak dipersiapkan sejak dini, maka pelaksanaan program bisa terhambat di masa depan.
“Rantai pasok harus dipikirkan. Sekarang bisa terpenuhi karena baru 25 titik. Tapi nanti kalau sudah 83, bagaimana memenuhi kebutuhan kangkung, pakcoy, ikan, dan bahan lainnya? Ini harus disiapkan sejak sekarang,” jelasnya.
Sony menegaskan, dana dari pemerintah pusat untuk program gizi seharusnya dapat berputar di wilayah setempat. Ia menilai, kemandirian pasokan pangan lokal bukan hanya soal efisiensi logistik, tapi juga soal keadilan ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
“Jangan sampai uang yang dialirkan pemerintah pusat untuk Kota Malang justru lari ke daerah lain. Misalnya, kalau menunya besok telur, bisa tidak Kota Malang menyediakan kebutuhan telur itu sendiri?” tegasnya.
Melalui MBG Preneur, BGN ingin mendorong setiap daerah memikirkan ekosistem pangan secara menyeluruh — mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Yang saya tangkap dari MBG Preneur ini adalah bagaimana satu tempat bisa berpikir lebih luas tentang kebutuhan pangan, tidak hanya soal dapur saja,” pungkas Sony.
Sementara itu, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memastikan implementasi konsep MBG Preneur berjalan efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami harus memastikan rencana itu dilaksanakan dan dirasakan dengan baik, ini dalam rangka membangun ekosistem makan bergizi,” kata Rachmat.
Ia menambahkan, rantai pasok dalam program MBG harus dilihat secara utuh, mulai dari hulu hingga ke penerima manfaat, agar terbentuk kesatuan sistem yang saling mendukung.
“Pak wakil pimpinan sudah menyampaikan, rantai pasok harus mentransformasikan mulai dari hulu, dapur, sampai penerima manfaat harus satu kesatuan MBG,” ujarnya.
Rachmat juga menyebut, hasil peninjauan di Malang akan menjadi model penerapan ekosistem MBG di daerah lain.
“Untuk hasil peninjauan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Saya hanya memastikan bahwa ini akan menjadi ekosistem model MBG di tempat lain,” tuturnya.
Ia menegaskan, Bappenas bersama BGN akan terus memantau implementasi program MBG di seluruh Indonesia agar berjalan konsisten dan merata.
“Kami saling melihat, mengamati, dan memastikan program ini dari Aceh sampai Papua, dari lokasi yang utama sampai terluar bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (bob)