Kota Malang, blok-a.com – Kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum sepenuhnya terpenuhi. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang kini mulai mengejar pengurusan sertifikat tersebut secara bertahap, bahkan hingga bangunan di tingkat kelurahan.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, memperkirakan baru sekitar 40-50 persen bangunan gedung milik Pemkot Malang yang telah mengantongi SLF.
“Saya belum bisa memastikan berapa yang sudah memiliki SLF. Tetapi kisarannya sekitar 40-50 persen,” ujar Dandung, Kamis (19/11/2026).
Dandung menjelaskan, belum seluruh bangunan pemerintahan memiliki SLF karena selama ini pengurusannya belum menjadi perhatian utama. Namun, seiring penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemkot Malang mulai mendorong pemenuhan sertifikat tersebut.
“Karena selama ini kan kita belum mengarah ke sana. Kemudian dengan penerapan SIMBG oleh Kementerian PU, itu baru-baru ini kami pikirkan untuk berproses ke sana (memiliki SLF),” ungkapnya.
Sebagai informasi, kewajiban kepemilikan SLF diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. SLF menjadi bukti bahwa sebuah bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan.
Menurut Dandung, pemenuhan SLF bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan administrasi. Sertifikat tersebut juga penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun aparatur yang beraktivitas di dalam bangunan.
“Urgensinya adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang beraktivitas di bangunan gedung-gedung tersebut,” tuturnya.
Sejauh ini, sejumlah bangunan pemerintahan telah mulai diproses untuk mendapatkan SLF. Salah satunya gedung induk Balai Kota Malang. Selain itu, Gedung Grha Purva Praja juga telah mengantongi sertifikat tersebut.
Dandung menyebut, Grha Purva Praja termasuk bangunan baru sehingga pengurusan SLF dilakukan sejak awal. Prosesnya disebut berlangsung hampir bersamaan dengan gedung Malang Creative Center (MCC).
“Sudah kalau itu (Grha Purva Praja). Karena itu kan masuk bangunan baru juga. Kalau tidak salah bebarengan dengan MCC juga pada saat itu,” jelasnya.
Ke depan, pengurusan SLF tidak hanya menyasar gedung perkantoran utama milik Pemkot Malang. Dandung menegaskan, seluruh bangunan pemerintahan di bawah kewenangan Pemkot Malang juga ditargetkan memiliki sertifikat tersebut, termasuk bangunan di tingkat kelurahan.
“Kami wajibkan untuk dibuatkan SLF-nya. Makanya secara bertahap, kami lakukan pembuatan SLF untuk gedung-gedung pemerintah,” katanya.
Meski demikian, proses pemenuhan SLF dilakukan secara bertahap karena membutuhkan dukungan anggaran. Pemkot Malang perlu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.
Upaya mendorong kepemilikan SLF juga menyasar bangunan milik instansi di luar Pemkot Malang serta bangunan komersial. Dandung mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat rekomendasi dan imbauan kepada pemilik maupun pengelola bangunan agar segera mengurus sertifikat tersebut.
Salah satu yang menjadi sasaran dorongan pengurusan adalah gedung rumah sakit. Pada tahun sebelumnya, Dinas PUPR-PKP Kota Malang telah mengupayakan agar pengelola rumah sakit mulai mengurus SLF. Sejumlah bangunan komersial juga telah memiliki sertifikat tersebut, di antaranya BRI Tower di Jalan Martadinata yang merupakan bangunan baru serta sejumlah hotel di Kota Malang.
Dandung menyebut, upaya tersebut akan terus dilakukan agar semakin banyak bangunan gedung memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
“Kalau tahun kemarin kami upayakan dari gedung-gedung rumah sakit. Itu alhamdulillah sudah banyak yang mengurus, berproses, bertahap. Cuman kami sudah banyak memberikan imbauan untuk segera mengurus,” pungkasnya. (bob)




