Kota Malang, blok-a.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mendorong masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri melalui bank sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya berfokus pada hilir, tetapi harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Hal itu disampaikan Dito saat menggelar reses dengan mengundang warga RT 7 RW 4 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (2/11/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, Dito menginisiasi pembentukan bank sampah yang dikelola secara mandiri oleh warga. Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak lingkungan terkecil.
“Jadi, kita harus memulai bagaimana tata kelola sampah itu tidak hanya ngurusi di hilirnya, tapi juga di hulu dari sumber sampah. Khususnya di lingkup terkecil yaitu RT,” ujar Dito.
Bank sampah tersebut nantinya juga terbuka untuk menerima sampah dari perumahan sekitar Tasikmadu maupun masyarakat kampung.
Dito berharap, inisiatif tersebut bisa menjadi teladan bagi lingkungan lain. Sebab, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mengurangi beban sampah yang selama ini berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Dia menilai, persoalan tersebut semakin mendesak karena usia operasional TPA Supit Urang diperkirakan hanya tersisa dua hingga tiga tahun untuk menampung sampah.
“Kalau hanya sibuk mengurusi di hilir, bagaimana semua sampah dibuang ke TPA Supit Urang. Sedangkan usia TPA Supit Urang tinggal 2 sampai 3 tahun lagi untuk bisa menampung sampah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dito menyoroti minimnya keberpihakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya.
Menurutnya, selama ini anggaran penanganan sampah masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan di hilir, terutama operasional TPA Supit Urang.
“Dari segi keberpihakan APBD masih jauh, masih minim sekali. Jadi, APBD Kota Malang untuk masalah sampah memang fokusnya hanya di hilir saja, TPA Supit Urang saja. Sehingga urusan bagaimana mengelola sampah dari sumbernya masih belum,” jelasnya.
Dito mengatakan, pengelolaan sampah dari hulu memang membutuhkan upaya dan energi lebih besar dari pemerintah. Namun, gerakan masyarakat secara mandiri sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan.
Dia pun berharap pemerintah mulai memberikan perhatian lebih melalui alokasi anggaran secara bertahap.
“Mestinya ada alokasi ke sana. Ya, kalau melihat APBD, mandatnya mestinya 3 persen. Tetapi, kita punya keterbatasan fiskal Kota Malang, sehingga yang penting adalah ada keseriusan dan keberpihakan secara berangsur-angsur,” tuturnya.
Dia mengingatkan agar anggaran pengelolaan sampah tidak semakin menurun. Sebaliknya, dukungan APBD justru perlu ditingkatkan agar penanganan sampah dari sumbernya bisa berjalan.
“Jangan sampai APBD untuk sampah ini semakin turun, tetapi mestinya semakin naik,” tegasnya.
Selain bank sampah, Dito juga mendorong pengembangan program ketahanan pangan berbasis lingkungan. Rencana tersebut meliputi urban farming, peternakan komunal skala kecil, perikanan bioflok, pembuatan komposter untuk sampah organik, biopori, hingga budidaya maggot.
Menurutnya, program tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Dengan situasi ekonomi yang semakin mahal, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka harus dimulai ketahanan pangan di lingkup lokal,” pungkasnya. (bob)