Kabupaten Malang, blok-a.com – Kritik terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang yang disebut menyajikan menu kurang layak mendapat tanggapan dari legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, meminta publik tidak menilai program tersebut secara sepihak.
Menurut Zia, pelaksanaan SPPG selama ini telah berjalan dengan mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari kualitas bahan pangan maupun proses distribusi. Ia menilai informasi yang beredar berpotensi membentuk opini negatif tanpa melihat kondisi secara menyeluruh.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Saat ini terdapat 188 titik SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang diterima, dugaan ketidaksesuaian hanya ditemukan di dua hingga tiga titik dan tidak terjadi setiap hari.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuhnya.
Zia mengaku terus berkoordinasi dengan koordinator SPPG di tingkat kecamatan untuk memastikan menu yang disajikan sesuai standar kelayakan dan gizi. Bentuk pengawasan dilakukan melalui dokumentasi menu hingga proses penyajian.
“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Secara umum sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap penyedia menu telah melalui proses verifikasi dari pihak terkait. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan standar gizi yang telah ditentukan.
Meski demikian, Zia menegaskan kritik tetap diperlukan sepanjang disertai data dan disampaikan melalui mekanisme evaluasi yang tepat. Ia juga mengingatkan agar isu tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politis.
“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini,” katanya.
Zia pun mendorong masyarakat melaporkan secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar segera ditindaklanjuti. DPRD, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan agar program pemenuhan gizi berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, berjalan dengan baik,” pungkasnya.