Blitar, blok-a.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya terkait penjelasan Bupati Blitar atas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Nasikhah, menyoroti terkait mahalnya biaya pendidikan, sistem zonasi, dan menurunnya kualitas pendidikan seakan menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai.
“Kegiatan pendidikan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan kita ketahui bersama merupakan faktor terpenting untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi, karena manusia merupakan satu-satunya subyek atau pelaku pembangunan,” kata Nasikhah.
Sementara Bupati Blitar Rini Syarifah dalam menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan, terkait dengan biaya pendidikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan berbagai fasilitas.
“Fasilitas yang telah diberikan Pemkab Blitar, diantaranya pemberian BKSM, pemberian kain seragam, penyediaan angkutan pelajar gratis, hingga pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa,” jelas Rini Syarifah saat memberikan jawaban pada rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (14/06/2024) kemarin.
Lebih lanjut Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar menandaskan, adapun penerapan sistem zonasi, dilaksanakan sebagai upaya pemerataan daya tampung lembaga dan menghilangkan stigma ‘sekolah favorit’.
“Sedangkan sebagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu Pendidikan, diantaranya melalui program guru dan sekolah penggerak, sekolah sak ngajine, maupun penguatan komunitas belajar,” pungkas orang nomor satu di Pemkab Blitar. (jar/adv)