Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai memperkuat sistem mitigasi menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah penetapan status tanggap darurat bencana tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, menilai penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian. Pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu membaca potensi risiko sejak dini berdasarkan data dan kondisi di lapangan.
Budiar mengungkapkan, kekeringan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya hujan. Sejumlah indikator lain juga perlu diperhatikan, mulai dari anomali curah hujan, panjang Hari Tanpa Hujan (HTH), cadangan air, neraca air, kelembapan tanah, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai kekeringan, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang tidak turunnya hujan. Melainkan juga tentang anomali curah hujan, panjangnya Hari Tanpa Hujan (HTH), kondisi cadangan air, neraca air, tingkat kelembapan tanah, hingga dampaknya terhadap kebutuhan dasar masyarakat, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, serta potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Budiar juga menyoroti perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekeringan dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran karena vegetasi menjadi lebih kering.
“Ketika Hari Tanpa Hujan berlangsung panjang, kelembapan vegetasi menurun sehingga api lebih mudah muncul dan berkembang. Bagi Kabupaten Malang, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak mengenal batas administratif,” terangnya.
Untuk mengantisipasi karhutla, Budiar meminta perangkat daerah mengintegrasikan berbagai informasi, seperti data meteorologi, kondisi vegetasi, kelembapan bahan bakar, titik panas atau hotspot, hingga laporan masyarakat dan petugas di lapangan.
Data tersebut nantinya menjadi dasar penerapan early warning dan early action, sehingga pemerintah dapat bergerak sebelum kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Pencegahan, deteksi dini, patroli, dan kesiapan sarana pemadaman jauh lebih penting sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga meminta penanganan kekeringan dan karhutla tidak dilakukan secara parsial oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, persoalan ketersediaan air dapat berdampak berantai terhadap berbagai sektor.
“Ketika ketersediaan air menurun, dampaknya dapat bergerak dari sektor domestik menuju pertanian, peternakan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga meningkatkan fire weather risk atau risiko cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Budiar turut mendorong Pemkab Malang membangun dashboard risiko kekeringan dan karhutla sebagai alat pemantauan kondisi secara berkala.
Dashboard tersebut nantinya memuat sejumlah indikator penting, antara lain curah hujan, HTH, ketersediaan sumber air, wilayah terdampak, kebutuhan distribusi air bersih, luas lahan terdampak, hingga lokasi yang memiliki potensi karhutla.
“Dengan data tersebut, kita tidak hanya bekerja ketika bencana sudah terjadi, tetapi dapat melakukan early warning dan early action. Prinsipnya, semakin cepat kita membaca indikator, maka semakin kecil biaya sosial dan ekonomi yang harus kita tanggung,” tuturnya.
Budiar menilai karakter geografis Kabupaten Malang yang beragam membuat tingkat kerawanan setiap wilayah tidak bisa disamaratakan. Wilayah pesisir, dataran rendah, kawasan pertanian, perbukitan hingga pegunungan memiliki karakter risiko masing-masing.
Karena itu, keputusan mengenai status keadaan darurat harus didasarkan pada indikator terukur, data terbaru dan kemampuan pemerintah dalam menangani dampak yang muncul.
“Saya berharap paparan dari perangkat daerah, khususnya sektor pertanian, sumber daya air, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, serta laporan para camat, dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi faktual di lapangan. Secara khusus, saya juga meminta perangkat daerah terkait untuk memitigasi secara detail kondisi dan dampak kekeringan di sektor pertanian,” pungkasnya. (yog/bob)