Kabupaten Malang, blok-a.com – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengunjungi Malang untuk melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menunjang optimalisasi data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Dalam kunjungan pada Senin (30/3/2026) ini, Gus Ipul juga melakukan dialog dengan beberapa Camat dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.
Gus ipul mengatakan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Malang. Program ini ditargetkan mampu menekan kesalahan data penerima hingga di bawah 5 persen.
“Memang selama satu tahun terakhir ini, kita benar-benar konsolidasi data. Salah satunya bekerja sama dengan daerah. Hari ini saya ada di Kabupaten Malang, bersama BPJS, kepala desa, dan operator desa untuk menghadirkan data yang lebih akurat lewat pemutakhiran berkala,” ujarnya.
Ia menyebut Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang dinilai cukup siap dalam mendukung pembaruan data bansos. Berbagai upaya kolaboratif telah dilakukan untuk memastikan validitas data di lapangan.
“Alhamdulillah Kabupaten Malang termasuk yang sudah merintis usaha menghadirkan data yang akurat. Tinggal sekarang bagaimana ini diintegrasikan dengan strategi pemerintah pusat,” imbuhnya.
Digitalisasi bansos sendiri sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika berhasil, sistem ini akan diterapkan secara nasional.
“Digitalisasi bansos ini untuk membuat saluran lebih presisi, agar bansos makin tepat sasaran. Nanti masyarakat juga bisa mengusulkan atau menyanggah data yang dirasa kurang sesuai,” jelasnya.
Dari hasil pengecekan di lapangan, Gus Ipul mengakui masih ditemukan tingkat kesalahan data yang cukup tinggi dalam sistem lama. Namun, melalui DTKS dan digitalisasi, angka tersebut terus ditekan.
“Data lama yang kita miliki itu setelah dicek di lapangan memang masih tinggi error-nya. Tapi dengan DTKS, error-nya terus berkurang. Dengan digitalisasi nanti, kita harapkan sudah di bawah 5 persen,” tegasnya.
Dalam implementasinya, peran pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mengakses dan memperbarui data melalui aplikasi digital.
“Peran pendamping PKH dan petugas desa sangat strategis. Mereka menjadi agen yang membantu masyarakat mengoperasikan aplikasi,” ungkapnya.
Berdasarkan uji coba di Banyuwangi, baru sekitar 10 persen masyarakat yang mampu mengakses sistem secara mandiri. Sisanya masih membutuhkan pendampingan.
“Melalui sosialisasi berkelanjutan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengakses sistem digital tersebut. Dengan demikian, akurasi data bansos dapat terus ditingkatkan dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (yog/bob)