UMK di Kabupaten Malang Ditetapkan Rp3,36 Juta, Begini Tanggapan Dewan Pengupahan

Ilustrasi buruh rokok di Kabupaten Malang (Blok-a.com/ Putu Ayu Pratama S)
Ilustrasi buruh rokok di Kabupaten Malang (Blok-a.com/ Putu Ayu Pratama S)

 

Kabupaten Malang, blok-a.com – Upah Minumum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Malang resmi ditetapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp 3.368.275 rupiah. Angka tersebut masih jauh di bawah usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, usulan kenaikan UMK di Kabupaten Malang sebelumnya telah dibahas Dewan Pengupahan dan menghasilkan angka 4,04 persen.

Sehingga UMK tahun 2024 diusulkan Rp 3.400.182,95. Naik 4,04 persen alias Rp 131.907,59 dibandingkan UMK tahun 2023 lalu. Maka, Jika dihitungkan kenaikan yang dianggap layak yakni sebesar Rp3,7 juta hingga Rp3,8 juta rupiah.

Menanggapi keputusan Gubernur Jatim, perwakilan Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM), Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, Tasman mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jatim tidak mengacu peraturan yang ada, dalam hal ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023.

“Kenaikan (UMK) yang diberikan ini sekali lagi, tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan dengan kawan kawan dewan pengupahan Kabupaten Malang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).

Pasalnya, kenaikan UMK dari tahun sebelumnya hanya naik sebesar Rp100 ribu. Untuk itu, pihaknya merasa usulan yang telah diajukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Malang melalui Bupati dinilai tidak diindahkan oleh Gubernur Jatim.

“Sekali lagi, bahwa dewan pengupahan tidak diindahkan apa yang telah kita usulkan di gubernur,” tegasnya.

Selanjut, langkah yang akan dilakukan yakni ada dua pilihan.
Antara menerima ataupun menolak keputusan UMK tersebut.

Namun, hal tersebut masih akan dilakukan koordinasi secara internal dengan basis APSM terkait keputusan UMK tersebut. Hasil dari koordinasi nantinya, akan dilakukan shareing dengan Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh di Kota maupuan Kabupaten Malang.

“Persoalan sekarang kan yang jadi rame kan menjadi penentuan alpha, tapi diregulasi kita di PP nomor 51 tahun 2023, alpha itu ditentukan 0,20-0,30, rentang pembahasannya adalah 0,10-0,30, ini menjadi topik bahasan di seluruh dewan pengupahan sejatim,” bebernya.

Sementara itu, jika menerima keputusan yang telah ditetapkan Gubernur, maka ia perlu mendaptkan penjelasan baik dari Dewan Pengupahan Jatim maupun Gubernur terkait mekanisme penghitungan sehingga menghasilkan angka Rp3.368.275 rupiah.

“Sehingga kita juga butuh penjelasan dari Dewan Pengupahan Provinsi, bila perlu kita juga akan lakukan audiensi pada gubernur tentang metedologi yang dipakai dalam penetapan upah.Sehingga ini dapat menjadi refresi cara berfikir kita kelembagaan ini, sehingga tidak ada nuansa kita di kadali lagi untuk kesekian kalinya,” pungkasnya. (ptu/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?