Bapenda Bawa Kota Malang Jadi Daerah Pajak Tertinggi di Indonesia

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto saat menjelaskan keberhasilan antisipasi kebocoran PAD kepada peserta APEKSI (blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto saat menjelaskan keberhasilan antisipasi kebocoran PAD kepada peserta APEKSI (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi tuan rumah kegiatan Rembuk Fiskal bertajuk “PAD Kota Kita Bukan Sekadar Angka” yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung di Kantor Bapenda Kota Malang dan diikuti oleh perwakilan dari 98 kota se-Indonesia.

Kegiatan tersebut sekaligus dibarengi dengan peluncuran buku praktik inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun oleh APEKSI bersama anggota-anggotanya.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda resmi Sekretariat Pusat APEKSI. Selain peluncuran buku, juga dilaksanakan dialog kebijakan, Focus Group Discussion (FGD), dan kunjungan lapangan ke Bapenda Kota Malang untuk melihat langsung implementasi sistem digitalisasi pajak daerah.

“Acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Pusat APEKSI. Ada peluncuran buku terkait peningkatan dan inovasi PAD, serta berbagai agenda seperti dialog, FGD, dan kunjungan lapangan ke Bapenda Kota Malang untuk melihat sistem digitalisasi yang kami terapkan,” ujar Handi.

Menurut Handi, penunjukan Kota Malang sebagai tuan rumah memiliki makna tersendiri karena kota ini bukan merupakan ibu kota provinsi maupun kota penyangga.

“Dari sepuluh kota dengan peningkatan PAD tajam versi Kemenkeu, lima di antaranya adalah ibu kota provinsi dan empat lainnya kota penyangga seperti Tangerang. Nah, satu-satunya yang bukan keduanya adalah Kota Malang. Itu sebabnya kami dipilih jadi tuan rumah,” jelasnya.

Dalam laporan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2025, Kota Malang tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan PAD tertinggi di Indonesia.

Handi menyebut, peningkatan PAD Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir tergolong signifikan.

“Dari tahun 2021 PAD kita di angka Rp350 miliar. Tahun lalu mencapai sekitar Rp700 miliar. Artinya, rata-rata peningkatan per tahun mencapai Rp70–100 miliar,” ungkapnya.

Lonjakan PAD tersebut, kata Handi, tidak lepas dari keberhasilan Kota Malang menerapkan digitalisasi pajak daerah secara menyeluruh.

“Saya pastikan iya, digitalisasi itu meminimalisir potensi kebocoran dan membuat sistem penerimaan lebih transparan,” pungkas Handi.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengapresiasi kinerja Bapenda Kota Malang yang mampu mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi.

“Tentunya acara dari APEKSI ini sangat luar biasa dalam menghadapi optimalisasi PAD. Dan Kota Malang, pemerintah kotanya sangat luar biasa, terutama di pendapatannya, di bapendanya. Aplikasinya juga menarik, sudah teruji dengan pendapatannya yang satu hari luar biasa,” katanya.

Ia juga berharap ke depan ada sinergi ataupun kolaborasi antara Pemkot Tasikmalaya dengan Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD di wilayahnya.

“Tentunya ke depan, mudah-mudahan kolaborasi hadir antara Kota Tasikmalaya dan Kota Malang,” tutupnya. (yog)

Exit mobile version