Kota Malang, blok-a.com – Upaya Pemerintah Kota Malang untuk memperkuat kemandirian fiskal mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga akhir Oktober 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 87 persen dari total target tahunan.
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai strategi akselerasi pendapatan daerah berjalan efektif. Dari target Rp846 miliar, perolehan pajak yang sudah terealisasi mencapai Rp725,4 miliar.
“Jadi realisasi sudah 84 persen atau sekitar Rp725,4 miliar dari total target Rp846 miliar. Tetapi kalau ditotal dengan penerimaan tambahan setelah penyesuaian PAK, capaian kita sekitar 87 persen,” kata Handi Priyanto, Kepala Bapenda Kota Malang.
Kontributor terbesar masih berasal dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp187 miliar. Disusul pajak restoran sebesar Rp144,7 miliar, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang juga menunjukkan tren positif.
Handi menjelaskan, aktivitas wisata dan kuliner di Kota Malang menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. Ia menilai, selama kondisi kota tetap kondusif, ekonomi daerah akan bergerak, dan sektor pajak kuliner otomatis ikut melonjak.
“Kalau situasi tetap kondusif, wisatawan datang ke Malang, hotel dan resto pasti penuh. Ini menopang besar sekali sektor pajak kuliner,” ungkapnya.
Meski sempat terdampak kebijakan relaksasi pajak Rp15 juta bagi pelaku UMKM yang menyebabkan potensi kehilangan pendapatan hingga Rp7 miliar, Bapenda mampu menutup kekurangan itu dengan strategi optimalisasi pajak di sektor lain.
“Minus Rp7 miliar itu bisa tertutupi karena peningkatan penerimaan dari resto resto besar. Jadi secara keseluruhan kita masih surplus,” ujarnya.
Selain fokus pada sektor potensial, Bapenda juga menggencarkan program jemput bola di berbagai wilayah. Petugas turun langsung ke RT, RW, kelurahan, perumahan, bahkan hingga ke pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus memperluas jangkauan layanan.
“Kemarin saat Hari Santri, kami buka layanan pajak di beberapa pondok pesantren. Selain menerima pembayaran PBB dari warga sekitar, kami juga sosialisasikan arti penting pajak ke para santri,” urainya.
Program ini, kata Handi, bukan hanya sekadar memperluas cakupan layanan, tapi juga bagian dari edukasi pajak sejak dini bagi generasi muda.
“Santri memang tidak menjadi wajib pajak langsung, tapi mereka calon pelaku ekonomi. Penting bagi mereka memahami bahwa pajak itu menopang pembangunan daerah,” jelasnya.
Dengan realisasi yang sudah mendekati target dan strategi yang terus digencarkan hingga akhir tahun, Handi optimistis Bapenda Kota Malang akan mampu mencapai 100 persen target pendapatan daerah 2025.
“Insya Allah bisa tercapai. Kami terus turun ke lapangan setiap hari, bahkan di akhir pekan,” tandasnya. (bob)