Bumdesa Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim Hingga 3,58 Persen Tiga Tahun Terakhir

Bumdesa Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim Hingga 3,58 Persen Tiga Tahun Terakhir
Bumdesa Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim Hingga 3,58 Persen Tiga Tahun Terakhir

 

Tulungagung, blok-a.com– Kemiskinan ekstrem di Jatim dalam tiga tahun terakhir ternyata dipengaruhi atau faktornya adalah karena keberadaan Bumdesa.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawasan di Jambore Badan Usaha Milik (BUM) Desa Provinsi Jawa Timur 2023uang  digelar di Nangkula Park Kabupaten Tulungagung, Minggu (12/11/2023).

Nangkula Park sendiri, adalah wisata unggulan unit usaha BUM Desa Larasati, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Kick Off Opening Ceremony 3rd Jambore BUM Desa Provinsi Jawa Timur 2023 ini ditandai dengan pemukulan kendang oleh Gubernur Khofifah, didampingi Pj Bupati Tulungagung, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Kepala DPMD Provinsj Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, keberadaan BUMdesa  berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sesuai data BPS, kemiskinan ekstrem di Jatim berhasil turun signifikan hingga 3,58 persen sejak 2020 hingga Maret 2023.

Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023, dan di bawah rata-rata nasional.

Kata Gubernur ini adalah prestasi luar biasa. Pada 2020 dan 2021 kemiskinan ekstrem di Jawa Timur di atas rata-rata nasional. Di 2022 berkat kerja keras berbagai pihak termasuk para Kades, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur mulai di bawah rata-rata nasional. Dan turun lebih ekstrem lagi pada Maret 2023.

“InsyaAllah September 2023 ini harusnya sudah sangat mendekati 0. Maturnuwun seluruh kepala desa dan tim penggerak PKK yang juga luar biasa, karang taruna dan seluruh lembaga masyarakat desa. Panjenengan semua telah bekerja dengan sangat baik, dan sudah on the right track,” ujarnya.

Kata dia, keberadaan BUMDesa di Jatim juga menjadi salah satu pintu masuk membuka lapangan kerja. Sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan. Di sini para Kades lewat BUMDesa mampu menjadi job creator dan membuat sumber income baru bagi RT dan bagi masyarakat di desa.

Khofifah lantas mencontohkan Desa Wisata Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto.

Di sana warga titip saham masing-masing sebesar Rp10 juta.

“Dari  saham itu setiap bulan warga mendapat antara 15-20 persen dari sahamnya atau sekitar Rp 1,5-2 juta perbulan,” katanya.

Pola pola ini, hampir sama dilakukan di Desa Wisata Sekapuk Ujungpangkah Gresik. Toko dan warung di area wisata adalah milik RT. Sehingga income-nya akan langsung bisa dimanfaatkan RT melalui PKK RT.

Namun beberapa item tertentu sumber income-nya menjadi milik BUMDesa di Jatim. Bahkan mereka sudah bisa memberikan beasiswa kepada anak di kampungnya sampai jenjang S1.

 

“Ada pula Desa Wisata Bonpring di Kabupaten Malang. Dimana, format wisata aneka ragam Bambu yang diangkat menyerupai pola destinasi yang ada di Jepang. Namun, varian-varian bambunya sebetulnya lebih banyak daripada yang ada di Jepang,” tandasnya.

Menurutnya, BUM Desa memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa termasuk kreativitas anak muda yang ada di desa. Para anak muda ini memiliki inovasi-inovasi yang out of the box. Sehingga inovasi dan kreativitas inilah yang menjadi penguat dalam membangun kreativitas industri wisata.

Khofifah mengatakan, yang tidak kalah penting dalam mengembangkan BUMDesa adalah proses pemasarannya. Untuk itu perlu disiapkan proses pemasaran melalui digital ecosystem  di masing-masing desa wisata.

Potensi wisata ini, lanjut Khofifah, harus terkoneksi dengan pola pemasaran yang  makin terintegrasi. Yakni beberapa paket wisata penunjang di sekitarnya. Sehingga masyarakat yang berwisata ke suatu daerah, akan terhubung dengan beberapa titik wisata lain yang bisa dikunjungi di sekitarnya.

Koneksitas ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak mulai tim dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHR) maupun pelaku-pelaku wisata yang lain. Sehingga paket wisata yang ditawarkan semakin lengkap lagi.

“Pola-pola yang sudah disiapkan oleh BUM Desa sudah luar biasa. Sudah bisa merekrut  tenaga kerja baru. Bahkan bisa memberi support pada kebutuhan-kebutuhan sosial, pendidikan, dan kebutuhan desa masing-masing. Bahkan sebagian BUM Desa sudah memberikan PAD bagi kabupatennya,” katanya.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Politeknik Keuangan Negara STAN atas kontribusimya dalam upaya peningkatan kapasitas BUM Desa di Jatim. STAN mengajarkan bagaimana manajemen keuangan yang baik sehingga BUM Desa menjadi auditable.

Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno menyampaikan terima kasih atas  terpilihnya Tulungagung sebagai penyelenggara Jambore BUM Desa 2023. Apalagi, karena keberadaan BUM Desa di Tulungagung menjadi sangat penting, mengingat Tulungagung kaya akan potensi, baik alam, budaya, kuliner hingga kerajinan.

Heru Suseno melanjutkan bahwa pihaknya memiliki beberapa strategi guna memaksimalkan peran fungsi BUM Desa, yaitu revitalisasi kelembagaan, fasilitasi penyusunan lembaga hukum, peningkatan kualitas manajemen, penguatan jejaring atau kerjasama.

“Dari semua upaya tersebut, menghasilkan peningkatan pada klasifikasi BUM Desa. Tercatat 21 BUM Desa Pemula, 89 BUM Desa Maju dan 86 BUM Desa Berkembang,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani mengatakan, pertanggungjawaban dalam penyertaan modal itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa. Sehingga sesuai standar akuntansi. Untuk memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, laporan keuangan BUM Desa dapat diaudit oleh kantor akuntan publik.

PKN STAN lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung penguatan akuntabilituas BUM Desa sesuai Tri Dharma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat.

Dimana, sejak 2021 PKN STAN telah mengirimkan 105 orang dosen yang telah melakukan pendampingan di 21 kab/kota di Jatim dengan 614 BUM Desa.

“Setelah tiga tahun pendampingan dan seiring bertambahnya jumlah BUM Desa di Jatim, maka pada tahun ini kami bersama Pemprov Jatim dalam hal ini DPMD, akan melakukan pendampingan BUM Desa Auditable di 7 BUM Desa di 6 kabupaten. Ditargetkan 45 BUM Desa akan menuju auditable di 2024,” terangnya. (mg1/bob)