Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah bulat akan menerapkan skema Buy The Service (BTS) untuk meningkatkkan layanan angkutan umum publik.
Skema buy the service sendiri maksudnya adalah pelayanan angkutan umum yang mengedepankan kualitas dan respon terhadap permintaan.
Contoh angkutan umum di kota lain yang telah memanfaatkan skema ini adalah Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Musi Jaya di Palembang, dan Batik Solo Trans di Surakarta.
Terkait hal ini, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerangkan pihaknya akan mencoba merayu Kementrian Perhubungan (Kemenhub) agar bisa mendapatkan subsidi seperti beberapa kota yang telah menerapkan skema BTS pada angkutan umum publik ini.
“Saya janjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari Kementrian Perhubungan untuk bisa membantu. Harapan saya bisa seperti Solo dan Palembang yang mendapatkan subsidi dari kementrian perhubungan jadi tidak hanya bersumber dari APBD,” terangnya saat diwawancara pada hari Senin (24/6/2024).
Nantinya Pemkot Malang akan menyampaikan skema lengkap yang telah direncanakan kepada Kemenhub agar dapat dipilih mana saja yang bisa disubsidi. Yang pasti, kendaraan yang digunakan masih adalah angkot.
Skema yang akan diajukan ini sebelumnya sudah dilandasi oleh studi yang dilakukan oleh Pemkot Malang dengan menggandeng akademisi dan ahli.
“Skemanya kami sampaikan semua, nanti keputusan dari Kementrian Perhubungan mana yang bisa disubsidi. Sisanya baru kita ajukan ke APBD,” terang Wahyu.
Karena mengedepankan kualitas, tentunya akan ada sejumlah peningkatan baik dalam sisi kenyamanan pengguna baik saat naik angkutan umum maupun saat menunggu dijemput.
Tidak hanya itu, nantinya kesejahteraan para pengemudi angkutan umum juga diharapkan turut meningkat. Salah satunya dengan memberikan gaji kepada para pengemudi.
“Nantinya akan ada AC, nyaman, kemudian juga tepat waktu, juga nanti akan diatur melalui komputer jadi mereka tidak akan bisa ngebut. Bahkan nanti jika angkotnya kosong, sudah jamnya berangkat, ya harus berangkat. Sopir juga digaji,” terang Wahyu.
Terkait ketersediaan layanan dan aksesnya, Pemkot Malang menyebut sudah melakukan survey pula. Sehingga skema trayeknya akan menyesuaikan titik-titik dimana permintaan untuk angkutan umum tinggi.
“Kalau masalah trayek kan nanti angkutan ini akan menujut tempat-tempat yang selama ini menurut survey ramai didatangi masyarakat-masyarakat yang selalu memanfaatkan transportasi publik tersebut,” tutur Wahyu.
Sementara itu, walau nantinya akan menjadi lebih berkualitas, namun masyarakat Kota Malang tidak perlu khawatir dengan masalah tarifnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan pemerintah akan menanggung sebagian besar, bahkan keseluruhan biaya transportasi itu.
“Pemerintah akan menanggung biaya operasional angkutan massal sehingga tarif bisa lebih murah atau bahkan gratis, seperti yang diterapkan di Solo,” terang sosok yang akrab disapa Djaja itu.
Dengan harga yang tetap murah dan kualitas yang jauh lebih baik, diharapkan masyarakat Kota Malang dapat kembali melirik angkot sebagai moda transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari.
“Dengan adanya subsidi, biaya angkutan massal bisa sangat terjangkau bagi masyarakat. Kami harap program ini dapat meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Malang,” ungkapnya. (art/bob)