Kabupaten Malang, blok-a.com – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Widjoyo resmi dinonaktifkan dari jabatannya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Malang, Sanusi. Ia mengatakan, Kadinkes Kabupaten Malang dinonaktifkan karena adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan penggunaa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
“Jadi kepala dinas dan bupati tidak boleh menggunakan anggaran APBD diluar kebutuhan,” jelasnya.
Sanusi mengatakan, pelanggaran tersebut terkait dengan penggunaan anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melebihi pagu yang ditentukan dalam APBD.
“Dinas Kesehatan menganggarkan BPJS sampai melampaui batas yang telah ditentukan,” tambahnya.
Disinggung terkait adanya dugaan korupsi yang dilakukan Wiyanto, Sanusi membantah hal tersebut. Ia mengatakan, kesalahan tersebut terkait dengan kelebihan pagu anggaran yang ditentukan dalam APBD.
“(Dugaan korupsi) tidak, karena memang itu digunakan untuk kepentingan BPJS Kesehatan. Dana-dananya digunakan ke BPJS, sehingga Pemkab terjadi hutang ke BPJS,” jelasnya.
Selanjutnya, Sanusi menegaskan, terkait dengan pembayaran hutang kepada BPJS Kesehatan akan dilakukan di tahun 2025 mendatang.
“Hutang ke BPJS akan dibayar di tahun 2025, setelah mendapat angkat kepastian dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Surabaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Malang telah mencotet sebanyak 419.721 warga kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Keputusan tersebut diambil setelah Pemkab melakukan verifikasi terhadap 679.721 peserta PBID.
Dengan adanya kesalahan tersebut, Pemkab Malang menanggung biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp25 miliar. Sedangkan kemampuan APBD hanya sebesar Rp5 miliar perbulan. (ptu/bob)