Kota Malang, blok-a.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang juga menjabat Ketua Komwil IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), membawa aspirasi pemerintah kota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam forum nasional Apeksi.
Wahyu menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja Apeksi di tingkat nasional dan wilayah, sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Ketua Komwil IV, Wahyu menegaskan kesiapan pemerintah kota di wilayahnya untuk mendukung agenda prioritas DPP Apeksi. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penguatan otonomi daerah, digitalisasi layanan publik, hingga kerja sama antarkota.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” bebernya.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi program kerja 2026 sekaligus penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan Apeksi kepada pemerintah pusat.
Beberapa persoalan yang dibahas mencakup percepatan transformasi digital pemerintahan, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan pemerintah kota menghadapi dampak perubahan iklim.
Wahyu menilai kerja sama antarkomwil menjadi bagian penting agar berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota dapat disampaikan secara lebih kuat kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, Apeksi harus mampu menjadi ruang konsolidasi pemerintah kota sekaligus mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan agenda “Wali Kota Jumpa Media” yang membahas sejumlah isu strategis bersama media. Forum tersebut diharapkan turut mengawal implementasi hasil rapat kerja di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam mengatakan, persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Menurutnya, diperlukan ruang dialog dan kemauan politik agar rekomendasi yang disampaikan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis menyebut hasil Rakernas XVIII Apeksi telah menetapkan sejumlah arah bersama pemerintah kota se-Indonesia. Di antaranya reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Apeksi juga mendorong adanya kejelasan kewenangan dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan anggaran daerah.
Selain itu, pembangunan inklusif diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan keterlibatan generasi muda.
Alwis juga membeberkan lima isu utama dalam Dialog Kota Tangguh. Pertama, sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah. Kedua, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.
Ketiga, keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD). Keempat, kolaborasi pendanaan untuk proyek nasional dan program kesejahteraan. Kelima, penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap mendukung pembangunan daerah.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi agenda bersama Apeksi untuk mendorong pemerintah kota memiliki tata kelola yang lebih adaptif, layanan publik berkualitas, serta kemampuan menghadapi tantangan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. (yog)