Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diraih Pemkab Malang.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian itu menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan agenda rutin BPK RI sebagai bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain memeriksa laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut dinilai menjadi indikator konsistensi Pemkab Malang dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian tersebut juga mencerminkan kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Bupati Malang, M. Sanusi, mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan hingga kembali meraih opini tertinggi dari BPK RI. Ia berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Kinerja kami demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan kembali meraih opini WTP, Pemkab Malang berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat terus terjaga. Di sisi lain, komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas juga akan terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (yog/bob)