Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengadakan diskusi publik bersama para sopir angkot untuk memperbaiki transportasi publik melalui program Buy The Service (BTS).
Dalam hal ini, salah satu fokus utama pembahasan adalah mengatasi potensi gesekan antara sopir BTS dengan supir konvensional. Potensi gesekan antara sopir BTS dan supir konvensional bisa berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan pendapatan yang signifikan.
Para sopir angkot dengan skema BTS nantinya akan digaji lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK) Malang. UMK Kota Malang 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.309.144, jauh lebih besar dari pendapatan rata-rata supir angkot sehari-hari untuk saat ini.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk menghindari konflik adalah dengan melakukan penelitian mendalam. Studi ini melibatkan para pakar, dinas-dinas terkait, dan para supir angkot yang berpengalaman menghadapi dan meminimalisir potensi itu.
“Saya minta kajian mendalam untuk meminimalisir konflik. Para pakar yang profesional akan melakukan riset ini dan melihat bagaimana situasi di daerah lain,” ujar Wahyu saat diwawancarai awak media usai diskusi publik bertajuk Ngangkut (Ngobrol Bareng Angkutan Kota).
Selain antar supir angkutan umum, analisis ini juga akan mencakup potensi gesekan dengan ojek online yang semakin marak di Kota Malang. Beberapa supir angkot memang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka menurun akibat persaingan dengan ojek online.
“Sekarang ini kendaraan online banyak. Tapi banyak dari mereka hanya mencari tambahan pendapatan. Kami ini supir angkot cari hidup, bukan cari tambahan. Mohon kebijakannya terkait hal itu,” sampai Freddy, perwakilan supir angkot.
Namun, kembali Wahyu menerangkan bahwa pihaknya akan menjadikan hal ini salah satu fokus utamanya. Ia menjelaskan bahwa setelah evaluasi selesai, akan ada rekomendasi yang diberikan sebagai bahan pertimbangan Kementerian Perhubungan RI.
“Hal ini agar tidak ada gesekan yang terjadi antara ojek online dan angkutan publik. Nanti juga akan ada rekomendasi dari studi tersebut untuk menjadi pertimbangan oleh Kementerian Perhubungan. Analisis ini penting untuk mencegah konflik di lapangan,” ujar Wahyu.