Malang, blok-a.com – Pemkot Malang mulai menjalankan proses pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melalui mekanisme Manajemen Talenta. Sebanyak 26 pejabat administrator atau eselon III A masuk dalam pemetaan untuk mengikuti proses pengisian jabatan tersebut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, tidak semua pejabat yang mengikuti Manajemen Talenta otomatis terpilih untuk mengisi enam jabatan yang masih kosong. Penentuan kandidat tetap mempertimbangkan hasil penilaian kompetensi, potensi, kinerja, serta rekam jejak masing-masing ASN.
Wahyu menjelaskan, mekanisme Manajemen Talenta berbeda dengan seleksi terbuka atau open bidding yang sebelumnya mengharuskan pejabat mendaftarkan diri. Dalam sistem baru ini, pemerintah daerah melakukan pemetaan berdasarkan potensi dan kinerja ASN.
Penilaian potensi dan kinerja memiliki bobot 70 persen. Sementara 30 persen lainnya berasal dari uji kompetensi (ujikom) berupa wawancara.
Pejabat yang masuk dalam kelompok Box 7, Box 8, dan Box 9 pada pemetaan 9 Box Matrix akan mengikuti tahapan penilaian selanjutnya.
“Mereka sudah tidak ada lagi dengan sistem konsep seleksi terbuka. Jadi nanti mereka sudah, kalau dulu kan mereka harus mendaftar, sekarang kan tidak. Kita memetakan kira-kira mana yang masuk dalam 789,” ujar Wahyu saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (13/11/2026).
Wahyu mengatakan, hasil pemetaan dan uji kompetensi nantinya menjadi bahan pertimbangan Komite Manajemen Talenta untuk disampaikan kepada dirinya bersama Wakil Wali Kota Malang.
Menurutnya, tidak ada ketentuan bahwa 26 kandidat tersebut harus dibagi untuk mengisi enam jabatan yang tersedia. Pemerintah daerah akan melihat kesesuaian masing-masing kandidat dengan kebutuhan jabatan.
“Jadi tidak otomatis dari 26, akhirnya diambil enam, kemudian sisa 20, tidak. Ini kebetulan banyak jabatan-jabatan strategis. Ada pertimbangan plus, nanti saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk menentukan bahwa mereka layak untuk menduduki jabatan tersebut,” tegasnya.
Bahkan, Wahyu membuka kemungkinan jumlah kandidat yang dinilai layak nantinya kurang dari enam orang. Jika hasil penilaian menunjukkan hanya tiga atau empat orang yang memenuhi kriteria, Pemkot Malang akan memilih kandidat tersebut tanpa memaksakan pengisian seluruh posisi dari peserta yang tersedia.
“Kalau misalkan dari 26 yang layak hanya ada empat atau tiga, ya sudah kita miliki. Kira-kira kita pilih itu,” katanya.
Wahyu juga menjelaskan, selama ini terdapat kesenjangan antara jabatan pimpinan tinggi pratama dengan jabatan administrator. Kondisi tersebut membuat sebagian pejabat administrator merasa tidak memiliki peluang untuk menduduki jabatan eselon II.
Karena itu, dia ingin penerapan Manajemen Talenta benar-benar menjadi sistem pemetaan berdasarkan kemampuan dan kinerja ASN, bukan sekadar formalitas pengisian jabatan.
Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai latar belakang pendidikan, pengalaman jabatan, rekam jejak pekerjaan, hingga kedisiplinan.
“Kita pure menggunakan Manajemen Talenta. Jadi kita akan betul-betul mereka yang nanti terpilih itu sudah sesuai, layak, sudah sesuai dengan verifikasi. Verifikasi ini dari sistem,” jelas Wahyu.
Dia menyebut, dari sekitar 42 pejabat eselon III A serta 100 hingga 200 pejabat eselon III B di lingkungan Pemkot Malang, hanya 26 orang yang masuk dalam kelompok pemetaan talenta 7, 8, dan 9.
Jumlah tersebut dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan enam jabatan strategis yang kosong.
Wahyu pun tidak menutup kemungkinan melakukan rotasi pejabat eselon II terlebih dahulu apabila kandidat yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Kalau memang nanti ada sesuatu yang kita perlukan belum ada mereka, ya dengan terpaksa kita ganti dengan ini, kita rotasi dulu pada jabatan tertentu. Jadi istilahnya bergeseran jabatan di eselon II, nanti baru kita isi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Malang Subkhan menjelaskan, tahapan Manajemen Talenta diawali dengan penilaian potensi dan kinerja yang kemudian menjadi dasar penyusunan profil atau profiling ASN.
Proses profiling dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan data pegawai yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya, Komite Manajemen Talenta melakukan penilaian dan pemetaan untuk menentukan posisi masing-masing ASN dalam 9 Box Matrix.
Subkhan menyebut, peserta yang mengikuti tahapan kali ini merupakan pejabat administrator eselon III A, di antaranya camat, kepala bagian di sekretariat daerah, sekretaris dinas, sekretaris badan, serta sekretaris Satpol PP.
Adapun persyaratan peserta meliputi usia tidak lebih dari 56 tahun saat pelantikan, telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), serta masuk dalam kelompok Box 7 hingga Box 9.
Setelah seluruh penilaian selesai, Komite Manajemen Talenta akan menyampaikan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Wali Kota Malang.
Dari hasil pemetaan tersebut, setiap jabatan akan mengerucut menjadi tiga kandidat. Nama-nama tersebut kemudian dimintakan rekomendasi kepada BKN sebelum Wali Kota menentukan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut.
“Setelah terpetakan dan juga mengerucut dari komite melaporkan kepada PPK, PPK itu Pak Wali. Nah, dari situ nanti masing-masing jabatan itu akan mengerucut tiga orang. Itu dimintakan rekomendasi ke BKN,” terang Subkhan.
Menurutnya, penggunaan Manajemen Talenta dinilai lebih efisien dibandingkan mekanisme seleksi terbuka. Selain mempercepat proses, sistem ini juga memudahkan pemerintah daerah memetakan ASN berdasarkan kompetensi dan kualitasnya.
Enam jabatan JPT Pratama yang tengah diproses pengisiannya meliputi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.