Kota Malang, blok-a.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2023, sejumlah fraksi DPRD Kota Malang mengemukakan berbagai permasalahan yang masih harus diselesaikan dalam kepemimpinan Penjabat (Pj) Walikota Malang, Wahyu Hidayat.
Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Kota Malang. Fraksi PDIP DPRD Kota Malang menilai bahwa SiLPA merupakan dana yang tidak produktif, terkait dengan kurangnya pengelolaan program-program pemerintah yang terstruktur dengan baik.
Eko Herdiyanto, sebagai perwakilan fraksi, juga menyoroti bahwa beberapa program dilaksanakan secara mendadak demi mengurangi jumlah SiLPA pada akhir masa anggaran yang pada tahun 2023 lalu tersisa sejumlah sekitar Rp 190 Miliar.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika malah memberikan apresiasi terhadap SILPA yang berhasil dikelola hingga berada di bawah angka Rp 250 miliar. Ia mengharapkan agar SILPA terus turun menjadi sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.
“Sebenarnya kita menginginkan SILPA yang sehat itu di angka Rp 100 Miliar sampai Rp 150 Miliar. Malah kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik kerana berarti perencanaannya tidak bagus,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga memberikan tanggapan terhadap sorotan ini, menyatakan pendapat-pendapat yang ia dengar dalam rapat kali ini akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Malang.
Wahyu menjelaskan bahwa dalam menetapkan target, terdapat banyak kajian yang dilakukan, namun seringkali terdapat hambatan yang menghambat pencapaian target tersebut. Salah satunya adalah perubahan regulasi yang banyak terjadi pada tahun 2023, yang mengakibatkan beberapa potensi pendapatan terhambat.
“Kita menghadapi banyak perubahan regulasi pada tahun lalu, yang berdampak pada beberapa potensi pendapatan yang terkendala penyesuaian itu. Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi kinerja dan meninjau kembali besaran target serta dasar penetapannya,” tegas Wahyu.