Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mempercepat pelaksanaan program Sentra Pangan dan Pemberian Gizi (SPPG) sebagai bagian dari kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan catatan yang dihimpun blok-a.com, hingga 18 Oktober 2025, sudah berdiri 88 SPPG, dengan 61 di antaranya telah beroperasi dari total target 233 unit.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengatakan jumlah penerima manfaat program tersebut kini telah mencapai 201.272 orang, meliputi anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.
“Alhamdulillaah di semua kecamatan sudah ada SPPG, tapi memang untuk pemerataannya belum. Di daerah selatan percepatannya masih kurang,” ujarnya.
Mahila menjelaskan, Bupati Malang HM. Sanusi telah membentuk tim percepatan pendirian SPPG guna memastikan target 233 unit dapat tercapai tahun ini. Tim tersebut terdiri dari lintas perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM.
“Karena target ini tidak mungkin dicapai tanpa sinergi lintas sektor. Semua harus berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan dapur SPPG di tiap kecamatan,” jelasnya.
Selain memperkuat rantai distribusi pangan untuk SPPG, Mahila juga mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang direncanakan mulai dibentuk pada tahun 2026.
“Kabupaten Malang ini memiliki pangan strategis dan seluruh komoditasnya surplus. Tapi karena pengolahannya belum optimal, banyak produk kita yang akhirnya dibranding oleh daerah lain. Dengan BUMD Pangan, hasil pertanian kita bisa dipasarkan dengan nama Kabupaten Malang,” tegas Mahila.
Dalam jangka panjang, BUMD Pangan akan mengintegrasikan sistem belanja bahan pangan secara digital untuk SPPG. Mahila menjelaskan, aplikasi yang sedang disiapkan akan memetakan pasokan pangan sesuai wilayah.
“Misalnya SPPG di Lawang bisa berbelanja di gapoktan sekitar Lawang atau Pasar Sayur Karangploso. Jadi tidak perlu lagi ambil bahan dari kota, ekonomi desa bisa berputar lebih baik,” ujarnya.
Terkait keamanan pangan, DKP memastikan seluruh bahan makanan yang digunakan dalam program MBG telah melalui uji laboratorium.
“Alhamdulillaah dari 61 SPPG yang aktif, tidak ada satu pun yang menunjukkan kandungan pestisida atau boraks di atas ambang batas. Semua aman dan layak konsumsi,” tegasnya.
Mahila juga mengingatkan perlunya edukasi kepada peserta didik, terutama terkait konsumsi susu pasteurisasi.
“Susu pasteurisasi hanya bertahan empat jam, jadi harus diminum di tempat, tidak dibawa pulang. Ini penting agar tidak terjadi oksidasi yang bisa menyebabkan keracunan,” pungkasnya. (yog)