Ternyata UHC Jadi Sebab Wiyanto Dicopot Jadi Kadinkes Kabupaten Malang

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo saat ditemui di ruang kerjanya (blok-a.com/ Putu Ayu Pratama S)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo saat ditemui di ruang kerjanya (blok-a.com/ Putu Ayu Pratama S)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Wiyanto Wijoyo buka suara terkait pencopotan jabatannya sebagai Kadinkes Kabupaten Malang pada Kamis (18/4/2024). 

Wiyanto membenarkan adanya pencopotan jabatan Kadinkes Kabupaten Malang tersebut. Ia mengatakan, penonaktifan sebagai Kadinkes Kabupaten Malang akan berlaku per 1 Mei 2024 mendatang. 

“Saya menerima, karena saya sebagai pengguna anggaran (BPJS Kesehatan). Keputusannya sudah ada semalam, mulai 1 Maret nanti penonaktifannya,” ujar Wiyanto saat ditemui awakmedia, Kamis (18/4/2024). 

Dijelaskan Wiyanto, pencopotan jabatan sebagai Kadinkes Kabupaten Malang itu bermula saat adanya pembengkakan pemanfaat BPJS Kesehatan pada bulan Februari hingga April 2023. 

Pembengkakan tersebut terjadi semenjak Pemkab Malang menerima Universal Health Coverage (UHC) pada 2023 lalu.

Perlu diketahui, salah satu persyaratan penerima penghargaan UHC yakni Pemerintah Daerah harus mencover jaminan kesehatan bagi masyarakat sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk. 

Sementara itu, sebelumnya Pemkab Malang hanya dapat mengcover jaminan kesehatan terhadap 75 persen penduduk. 

“Kemarin itu masalahnya UHC, kan itu harus (mengcover) sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk. Karena dipaksakan masuk 95 persen (mangkanya ada pembengkakan), karena sebelumnya kita masih 75 persen,” jelasnya. 

Mantan Kepala Puskesmas Pakis itu mengatakan, dari 75 persen menuju ke 95 persen maka ada penambahan 450 ribu penerima manfaat jaminan kesehatan.

Dari adanya pembengkakan tersebut, maka tagihan dari BPJS Kesehatan juga turut membengkak mencapai Rp87 miliar selama tiga bulan berjalan. Sementara itu, Pemkab Malang hanya memiliki pagu anggaran bidang kesehatan dalam setahun hanya sekitar Rp80 miliar. 

Kendati demikian, pada intinya Wiyanto tetap bertanggung jawab dan menerima atas pencopotan jabatan tersebut. Sebab, ia mengaku pihaknya juga menandatangani surat penambahan kuota penerima manfaat BPJS Kesehatan. 

“Sebelumnya saya sudah sempat menanyakan, ini uangnya sangat besar. Tapi ya sudah lah. Intinya kesalahan bersama, dan yang menjadi tanggung jawab saya,” tutupnya. (ptu/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?