Kota Malang, blok-a.com – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur untuk membahas persoalan yang dikeluhkan sopir angkutan kota (angkot) terkait operasional Trans Jatim.
Sekadar diketahui, Trans Jatim sendiri merupakan program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang dijalankan Dishub Provinsi Jatim.
Langkah tersebut diambil setelah ratusan sopir angkot yang menggelar aksi di depan Kantor Dishub Kota Malang, Senin (28/9/2026), melanjutkan penyampaian aspirasi ke DPRD Kota Malang pada Senin sore.
Pantauan di lokasi, sejumlah mobil angkot terlihat terparkir di depan gedung DPRD Kota Malang. Kendaraan tersebut juga sempat memblokade akses jalan di depan kantor DPRD selama berlangsungnya aksi.
Para sopir sebelumnya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keberadaan Trans Jatim, mulai dari evaluasi Koridor 1, realisasi kesepakatan yang disebut telah dibuat sebelumnya, hingga transparansi dan perlindungan terhadap pendapatan pengemudi angkot.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, Pemkot Malang akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, Pemkot tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan Trans Jatim secara mandiri karena operasional layanan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Akan kita tindaklanjuti, mengakomodir aspirasi dari teman-teman angkot tadi. Tidak bisa hanya dari Pemerintah Kota karena ini terkait juga dengan provinsi, khususnya Dinas Perhubungan. Kami dari Pemerintah Kota akan mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi,” ujar Dandung di DPRD Kota Malang, Senin (28/9/2026).
Dandung menyebut, dalam pertemuan tersebut nantinya pemerintah akan kembali membahas sejumlah kesepakatan dan persoalan yang sebelumnya telah disampaikan para sopir angkot.
Ia berharap pembahasan dapat mempertemukan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan pengemudi angkot untuk mencari penyelesaian bersama.
“Pekan depan kita jadwalkan ada pertemuan dengan Dishub Jatim,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Saniman Wafi mengatakan, pengembangan transportasi publik tetap perlu dilakukan. Namun, dampak kebijakan tersebut terhadap pengemudi angkot juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, para sopir angkot mengeluhkan penurunan pendapatan sejak beroperasinya Trans Jatim Koridor 1.
“Intinya dengan adanya Trans Jatim, terutama Koridor 1, ini kan masih belum dirasakan dampak positifnya terhadap sopir angkot,” kata Wafi.
“Yang diterima oleh mereka adalah dampak negatifnya, pendapatan sangat menurun. Ini bicara perekonomian pendapatan keluarga, urusan perut, enggak bisa kita abaikan. Walaupun ini programnya bagus, tapi jangan sampai merugikan hak orang lain,” sambung Ketua Fraksi PKB tersebut.
Wafi juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi pengemudi angkot sebelum melakukan pengembangan layanan transportasi publik berikutnya.
Menurutnya, keberhasilan Trans Jatim tidak hanya dapat dilihat dari jumlah trayek maupun penumpang. Dampak terhadap pengemudi angkot yang selama ini menggantungkan pendapatan dari jalur yang bersinggungan dengan layanan tersebut juga perlu menjadi pertimbangan.
Ia kemudian menyoroti program angkot pelajar gratis yang dinilai belum menjangkau seluruh angkot di Kota Malang.
Dari sekitar 700 unit angkot yang beroperasi di Kota Malang, Wafi menyebut baru 66 unit yang terakomodasi dalam program tersebut.
“Angkot pelajar gratis itu baru 66. Terus bagaimana sisanya ini? Makanya harus ada pembinaan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Selain itu, Wafi mendorong Dishub Kota Malang melakukan pembenahan database angkot. Menurutnya, data yang akurat diperlukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan transportasi dan program pembinaan bagi para pengemudi.
“Kami mendorong agar pembinaan terhadap pengemudi angkot tidak dilakukan secara sporadis, melainkan menjadi program berkelanjutan,” ucapnya.
Pertemuan dengan Dishub Jatim nantinya diharapkan dapat kembali membahas persoalan Koridor 1 sekaligus tuntutan para sopir angkot sebelum pengembangan layanan Trans Jatim berikutnya. (bob)