Kabupaten Malang, blok-a.com – King’s College London (KCL) akan membuka dua program magister baru di kampus King’s Singhasari yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang. Dua program tersebut yakni Digital Law dan Advanced Cybersecurity yang mulai menerima mahasiswa pada September 2027.
University Rector for Indonesia and Southeast Asia KCL, Prof. Simon Tenner, mengatakan dua program baru tersebut melengkapi program yang sebelumnya telah berjalan, yakni Digital Economies dan Digital Futures.
“Hari ini, kami meluncurkan dua program magister baru bagi mahasiswa yang akan bergabung pada September 2027 di kampus King’s Singhasari,” ujar Simon, Jumat (2/10/2026).
Ia menambahkan, pembukaan dua program baru tersebut merupakan bagian dari kolaborasi KCL dengan berbagai pihak di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan keterampilan dan perkembangan teknologi yang terus berubah.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat bisa hadir di sini. Kami juga sangat terhormat karena Ibu Khofifah dapat mendukung kami serta membantu meluncurkan program-program yang sangat penting ini bagi Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan keberadaan KCL di Singhasari sejak awal didorong untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia, baik di lingkungan birokrasi maupun sektor swasta.
Ia mengungkapkan, program Digital Futures dan Digital Economies sebelumnya telah disiapkan karena kebutuhan transformasi digital Indonesia. Kini, kebutuhan tersebut berkembang pada aspek hukum digital dan keamanan siber.
“Ini bukan kenapa memilih. Kita proaktif waktu itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dari birokrat maupun sektor swasta,” kata Khofifah.
Ia menyebut ancaman terhadap keamanan siber menjadi salah satu alasan penting dibukanya program Advanced Cybersecurity. Khofifah mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat Indonesia menghadapi miliaran serangan siber.
“Tadi saya menyampaikan dari BSSN bahwa siber kita mendapatkan hantaman, mendapatkan tantangan itu sampai 5,5 miliar kali di tahun 2025. Dan di 2026 ini Januari sampai April sudah sekitar 1,42 miliar,” terangnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sumber daya manusia dengan kemampuan khusus di bidang keamanan siber semakin penting. Keamanan data, kata dia, berkaitan dengan berbagai sektor strategis, mulai dari keamanan nasional hingga perbankan dan sektor swasta.
“Artinya, kita harus memproteksi data kita, memproteksi keamanan semuanya. Apakah dari keamanan nasional, apakah dari keamanan perbankan kita, dan sektor-sektor swasta lainnya,” jelasnya.
Khofifah juga mengaku telah menyampaikan rencana pembukaan program Advanced Cybersecurity kepada sejumlah pihak. Termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BRIN Arif Satria.
Sementara program Digital Law juga telah dikomunikasikan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Khofifah, kebutuhan tenaga ahli di bidang hukum digital dan keamanan siber semakin penting seiring perkembangan teknologi, termasuk era kecerdasan buatan (AI).
“Jadi ini dua prodi yang memang kita membutuhkan skill dan kemampuan untuk bisa memproteksi baik keamanan nasional secara keseluruhan maupun data-data, terutama data perbankan kita,” tuturnya.
Khofifah menegaskan, meski dua program magister tersebut berada di King’s Singhasari, Singosari, Kabupaten Malang, kebutuhan terhadap lulusan bidang hukum digital dan keamanan siber bersifat nasional.
“Tempatnya saja di Singosari, Malang, Jawa Timur, tapi ini sebetulnya kebutuhan bangsa dan negara Indonesia,” pungkasnya. (yog)