Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak para guru honorer sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Bupati Malang pada Jumat (13/2/2026) lalu yang mengangkat isu pendidikan, khususnya kesejahteraan guru honorer.
Koordinator Aliansi BEM, Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Malang memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan karena penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.
Selain itu, mereka mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), padahal pemerintah pusat menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025. Isu BPJS nonaktif yang tidak bisa digunakan masyarakat saat mengalami musibah juga turut disampaikan.
Menanggapi hal itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak para guru honorer tersebut.
“Untuk Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” kata Sanusi.
Ia menambahkan, Pemkab Malang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan. Saat ini, pemerintah daerah telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp500 ribu per bulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang bisa dilakukan di tingkat daerah.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang,” tambahnya.
Sanusi juga mengajak mahasiswa bersinergi bersama PGRI dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan pendidikan secara berkelanjutan.
“Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi berlanjut dalam langkah konkret untuk memastikan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang semakin meningkat,” pungkasnya. (yog/bob)