Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Bawa Enam Tuntutan, Salah Satunya Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Bawa Enam Tuntutan, Salah Satunya Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional (foto: blok-a.com / Berril Labiq)
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Bawa Enam Tuntutan, Salah Satunya Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional (foto: blok-a.com / Berril Labiq)

Kota Malang, blok-a.com – Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan enam tuntutan dan satu seruan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Massa aksi menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesejahteraan pekerja, hingga kebijakan pemerintah.

Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, mengatakan aksi tersebut menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan selama dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Enam tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, agraria, anggaran negara, hingga hak asasi manusia (HAM).

“Tuntutan pertama, massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban, serta mencabut izin dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang dinilai bertanggung jawab,” ujar Ardan.

Ia menambahkan, tuntutan kedua, penurunan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, sekaligus pemenuhan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.

Ketiga, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu meminta pemerintah menyediakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, menaikkan upah, serta menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya.

Keempat, massa mendesak pemberian akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.

Kelima, mereka menyerukan penghentian dugaan penyelewengan anggaran, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembubaran Koperasi Desa Merah Putih.

“Tuntutan keenam berkaitan dengan sektor militer dan penegakan HAM. Kami meminta militer dikembalikan ke barak, pelanggaran HAM berat diadili, serta Batalyon Pembangunan atau Yon TP dibubarkan,” tambahnya.

Selain enam tuntutan tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan seruan kepada masyarakat untuk membangun kekuatan politik dan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah.

Ardan menyebut seruan tersebut muncul karena pihaknya menilai harapan terhadap pemerintahan saat ini semakin menipis.

“Karena kita susah lagi berharap kepada rezim yang berkuasa hari ini, makanya kami dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan dan merebut untuk melawan penindasan dari rezim ini dan merebut kesejahteraan itu sendiri,” ujarnya.

Melalui aksi tersebut, aliansi berharap berbagai tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah, sekaligus mendorong konsolidasi masyarakat untuk memperjuangkan persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang mereka soroti.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Beberapa koordinator aksi juga menyuarakan orasi didepan para massa aksi. (yog)

Exit mobile version