Blitar, Blok-a.com – Di kota kelahiran Proklamator Soekarno, pertanyaan besar kembali mengemuka, demokrasi macam apa yang sedang kita jalani saat ini? Apakah masih berjiwa Pancasila, atau sekadar prosedur formal tanpa moralitas?
Pertanyaan tersebut menjadi pembahasan utama dalam forum bertajuk “Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi” yang digelar di Istana Gebang, Jumat malam (24/4/2026).
Hadir sebagai pembicara, Mohammad Trijanto, SH., MM., MH., Direktur Revolutionary Law Firm, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum IKA UNISBA Blitar, serta Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam pemaparannya, Trijanto menyoroti hubungan erat antara krisis ideologi dan maraknya praktik politik uang.
Trijanto menilai demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi substansi yang parah. Politik tidak lagi digerakkan oleh nilai-nilai kebangsaan, melainkan oleh transaksi dan kepentingan.
“Hari ini kita tidak sedang menghadapi sekadar penyimpangan demokrasi—kita sedang menyaksikan demokrasi yang kehilangan ruhnya. Ketika Pancasila tidak dijadikan landasan operasional, maka yang muncul adalah demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh uang, kepentingan, dan manipulasi,” kata Trijanto.
Trijanto menambahkan, politik uang bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis ketika negara meninggalkan ideologi pemersatu.
“Jangan kita pura-pura heran melihat politik uang. Itu bukan penyakit baru, itu adalah gejala dari sistem yang dibiarkan tanpa ideologi. Ketika nilai ditinggalkan, maka uang akan mengambil alih sebagai bahasa utama kekuasaan,” tambahnya.
Mengacu pada pemikiran Bung Karno, Trijanto menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol atau slogan belaka, melainkan operating system atau dasar penggerak kehidupan berbangsa.
“Kesalahan terbesar kita adalah menjadikan Pancasila sebagai retorika, bukan sebagai sistem etika yang hidup. Padahal Bung Karno merumuskan Pancasila sebagai jalan revolusi—sebagai alat pembebasan rakyat dari penindasan, termasuk penindasan dalam bentuk oligarki politik,” ujarnya.
Trijanto menyayangkan praktik politik hari ini yang cenderung oligarkis, di mana kekuasaan hanya berputar pada segelintir orang berduit.
“Kalau demokrasi hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang punya modal besar, maka itu bukan demokrasi Pancasila—itu plutokrasi yang dibungkus prosedur pemilu,” tandasnya.
Berbeda dengan pandangan umum yang menyalahkan moral pelaku, Trijanto melihat politik uang sebagai kegagalan sistem.
“Kita terlalu sering menyalahkan pelaku, tapi lupa memperbaiki sistem. Politik uang itu bukan sekadar soal moral individu—itu adalah produk dari sistem politik yang permisif terhadap transaksi kekuasaan,” jelasnya.
Untuk itu, Trijanto menegaskan, selama Pancasila tidak dijadikan kerangka kebijakan dan regulasi, praktik manipulasi tidak akan pernah hilang.
“Selama kita tidak berani mengembalikan Pancasila sebagai basis regulasi, sebagai dasar rekrutmen politik, dan sebagai standar etika kekuasaan—maka politik uang tidak akan hilang. Ia hanya akan berubah bentuk, semakin canggih, semakin sistematis,” tegasnya.
Menyinggung agenda besar Pemilu 2029, Trijanto mengingatkan agar tidak berharap kosong tanpa perbaikan fondasi.
“Kita sering berbicara tentang pemilu bersih, tapi tidak pernah serius membenahi fondasinya. Tanpa reaktualisasi Pancasila, harapan tentang pemilu bersih hanya akan menjadi slogan politik, bukan realitas,” ucapnya.
Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, namun harapan tetap terbuka lebar jika ada komitmen kolektif.
“Ini syarat mutlak, nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dan dijalankan secara konsisten, maka politik uang tidak perlu diberantas dengan retorika. Ia akan runtuh dengan sendirinya karena tidak lagi menemukan ruang hidup,” tandasnya.
Kepada generasi Z dan Alpha, Trijanto berpesan agar tidak hanya menjadi penonton politik.
“Generasi muda hari ini bukan hanya pemilih, tetapi penentu arah sejarah. Kalau mereka gagal memahami Pancasila secara utuh, maka mereka akan menjadi korban dari sistem yang manipulatif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan Pancasila sejak dini di lingkungan keluarga, bukan hanya sekadar hafalan di kelas.
Di akhir pemaparannya, Trijanto menutup dengan pernyataan tegas, bangsa ini tidak kekurangan aturan, tidak kekurangan lembaga, bahkan tidak kekurangan pemilu.
“Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk setia pada Pancasila. Dan tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi panggung transaksi—bukan alat keadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Bung Karno, Joko Pramono menegaskan, bahwa forum ini adalah upaya mengembalikan kompas bangsa yang mulai kabur.
“Kita tidak kekurangan konsep. Kita hanya kehilangan kompas. Dan kompas itu sudah jelas—Pancasila yang dirumuskan Bung Karno sebagai amanat penderitaan rakyat,” jelas Joko. (jar/ova)