Kembali Berpolitik, Abah Anton Mantap Maju Pilkada Kota Malang bareng PKB

Mochamad Anton yang juga akrab dipanggil Abah Anton (foto: Official Facebook)
Mochamad Anton yang juga akrab dipanggil Abah Anton (foto: Official Facebook)

Kota Malang, blok-a.com – Bursa Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang bakal makin ramai. Salah satunya, karena mantan Wali Kota Malang periode 2014-2019, Mochamad Anton mantapkan diri melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maju sebagai bakal calon Wali Kota Malang.

Informasi diperoleh awak media, Abah Anton mantap kembali ke jalur politik untuk menjadi N-1 (Wali Kota Malang). Dikuatkan dengan pernyataan bahwa dirinya akan mendaftar sebagai bakal calon wali kota. Melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB, pada Senin besok (29/4/2024).

“Alhamdulillah, setelah tahapan demi tahapan kita lalui. Akhirnya saya putuskan untuk maju mencalonkan dalam perhelatan Pilkada Wali kota Malang, kita akan ikut dalam penjaringan. Insyaallah nanti, hari Senin pagi, kita akan mendaftar di DPC PKB kota Malang,” ujar Abah Anton , Minggu ( 28/4/2024 ) sore

Menurut rencana, keberangkatan pria yang akrab disapa Abah Anton ke kantor DPC PKB Kota Malang juga akan diiringi para pendukungnya. Mulai dari para habaib, kyai dan tokoh masyarakat, hingga para pedagang pasar.

“Insyalah kita bareng-bareng berangkat dari rumah. Banyak juga yang rencananya menunggu di kantor PKB,” imbuhnya .

Lebih lanjut, Abah Anton menuturkan alasannya kembali maju dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Menurutnya, masyarakat Kota Malang sampai saat ini masih mencari figur atau calon yang dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Malang.

“Demokrasi ini kan kedaulatan ada di tangan rakyat, jadi keinginan rakyat ini adalah bagian dari kekuatan masyarakat yang mana memiliki hak penuh dalam memilih calon kepala daerahnya,” bebernya.

Lalu bagaimana dengan masalah hukum yang menimpanya beberapa tahun lalu?

Terkait permasalahan tersebut, Abah Anton menjelaskan bahwa ada hal yang masyarakat belum lihat secara utuh terkait ia sebagai mantan narapidana tahun 2018.

“Perlu disampaikan bahwa kami sudah mengikuti prosedur pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan penetapan dari pengadilan, bahwa sedang tidak dalam proses pencabutan hak politik. Setelah dari pengadilan, prosesnya adalah ke KPU, dan allhamdulillah hasilnya ternyata saya bisa mengikuti Pilkada tahun 2024,” jelasnya.

Putusan pengadilan pada tanggal 10 agustus 2018 lalu mengungkapkan bahwa tidak ada pencabutan hak politik atas dirinya.

“Kedua, pada tahun 2018 itu sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan saya dicabut hak untuk tidak dipilih selama 2 tahun setelah menjalani hukuman tetap, yang pada waktu itu saya keluar pada 29 maret 2020. Ini mengacu pada PKPU pasal 5 ayat 1 tahun 2016, Jadi tidak terkait dengan PKPU tahun ,” pungkasnya .

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?