Kabupaten Malang, blok-a.com – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Malang menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Selain mengikuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP PPP, partai berlambang Ka’bah itu juga mulai memanaskan mesin politik untuk menghadapi Pemilu 2029.
Dukungan terhadap Mardiono disampaikan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Malang, Gus Fauzi Akbar. Ia menyebut pihaknya akan mengikuti setiap keputusan yang diambil oleh pengurus pusat, termasuk hasil Rakornas yang memutuskan penonaktifan Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum dan Gus Taj Yasin Maimoen sebagai sekretaris jenderal DPP PPP.
“Apapun keputusan dari pengurus pusat, kami di wilayah seperti kabupaten pasti akan mendukung. Mereka pengurus pusat lebih mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan oleh partai,” ujar Gus Fauzi, Minggu (1/11/2026).
Menurut Fauzi, berdasarkan informasi yang diterima dari pimpinan pusat, penonaktifan kedua pengurus tersebut dilakukan karena dinilai tidak aktif menjalankan tugas kepartaian selama satu tahun meskipun telah menerima surat keputusan (SK).
“Kami mewakili teman-teman DPC PPP Kabupaten Malang sangat setuju dengan keputusan Rakornas dan mendukung penuh Bapak Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang telah resmi mendapatkan SK dari Menkumham,” katanya.
Ia menegaskan, DPC PPP Kabupaten Malang akan tetap berada dalam barisan kepemimpinan Mardiono dan menjalankan keputusan organisasi.
“Kami tegak lurus ikut barisan Bapak Mardiono,” tegasnya.
Selain mendukung keputusan terkait kepengurusan pusat, DPC PPP Kabupaten Malang juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan badan di tingkat DPC dan DPW sebagai salah satu hasil Rakornas.
“Kita DPC PPP Kabupaten Malang mendukung hasil Rakornas DPP PPP Pusat yang menghasilkan, salah satunya, pembentukan badan di tiap DPC dan DPW,” pungkasnya.
Di sisi lain, DPC PPP Kabupaten Malang mulai menyiapkan strategi untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029. Partai tersebut memasang target minimal lima kursi DPRD Kabupaten Malang agar bisa membentuk satu fraksi.
Ketua DPC PPP Kabupaten Malang, Ahmad Ridwan, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan. Saat ini, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 33 kecamatan telah terbentuk.
Selanjutnya, penguatan organisasi akan dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan ranting dan anak ranting. Ridwan berharap seluruh pengurus PAC dapat aktif menjalankan tugas sekaligus memperluas jaringan partai di wilayah masing-masing.
“Tentu harapan kami ke depan dengan terbentuknya 33 kecamatan teman-teman yang menjadi pengurus PAC agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengurus PAC sekaligus untuk membentuk ranting dan anak ranting sehingga pemilu yang akan datang kita bisa mendapatkan perwakilan sebagai pengharapan kita semua,” ujarnya.
Untuk memperkenalkan kembali keberadaan PPP kepada masyarakat, DPC juga berencana memasang plakat di rumah ketua PAC dan ketua ranting setelah struktur kepengurusan di tingkat bawah terbentuk.
“Upaya yang akan kami laksanakan adalah pembentukan ranting setelah ini. Setelah ranting terbentuk, semua nanti ketua ranting dan ketua PAC akan kami pasang plakat rumah masing-masing. Kalau PAC ketua PAC, kalau ranting ketua ranting. Itu yang kami lakukan sehingga masyarakat mengenal kembali bahwa PPP itu masih ada dan bangkit kembali,” tambahnya.
Ridwan bahkan menyampaikan komitmen untuk mundur dari jabatan ketua DPC apabila gagal membawa PPP Kabupaten Malang memperoleh kursi DPRD pada Pemilu 2029. Pengunduran diri tersebut, kata dia, juga akan dilakukan bersama sekretaris dan bendahara DPC.
“Apabila tidak mendapatkan kursi yang akan datang, kami Ahmad Ridwan selaku ketua DPC akan mengundurkan diri bersama sekretaris kami dan bendahara kami. Ini komitmen kami dengan pengurus-pengurus PAC dan pengurus DPC,” tegasnya.
Ia menyebut target minimal yang ingin dicapai adalah lima kursi DPRD Kabupaten Malang atau setara satu fraksi.
“Target kursinya minimal kami akan berupaya satu fraksi, lima yang akan kami lakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, Nur Hasan, mengatakan penguatan struktur kepengurusan merupakan bagian dari kerja elektoral partai. Pembentukan kepengurusan dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat pusat, wilayah, DPC, PAC, hingga ranting.
Menurutnya, struktur organisasi yang kuat dan aktif diharapkan mampu membantu partai meraih suara lebih besar pada Pemilu 2029.
“Sebagai bagian dari amanah AD/ART, ini kita lakukan kerja elektoral. Kerja elektoral itu mulai dari pembentukan kepengurusan di tingkat pusat, pembentukan di tingkat wilayah sampai pembentukan di tingkat ranting, ya tentu DPC dan PAC. Ini dalam rangka kita berupaya untuk meraup suara yang signifikan, yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Nur Hasan menambahkan, DPW PPP Jawa Timur juga telah menyiapkan sistem yang terhubung dengan pengurus pusat untuk memantau keaktifan setiap pengurus. Sistem tersebut diharapkan dapat memastikan nama-nama yang tercantum dalam struktur benar-benar menjalankan tugas organisasi.
“Kami sudah punya yang namanya sistem, ya, sistem yang terkoneksi dengan pusat. Nanti kalau ada pengurus-pengurus yang hanya titip nama yang tidak aktif, kami sebagai OKK, kami di sistem ini akan ketahuan. Nanti KTA-nya, kemudian ketua sekretarisnya aktif apa enggak, ini nanti akan terkonfirmasi,” pungkasnya. (yog)