Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai menindaklanjuti berbagai temuan hasil Program Sambang Puskesmas melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2026.
Forum tersebut menjadi langkah lanjutan setelah Bupati Malang, HM Sanusi bersama jajaran pemerintah daerah melakukan kunjungan ke sejumlah puskesmas selama sebulan terakhir. Dari kegiatan itu, berbagai persoalan, masukan, dan kondisi pelayanan kesehatan di lapangan berhasil dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi.
Dalam arahannya, Sanusi mengatakan sistem BLUD harus mampu memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap seluruh pengelola BLUD dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Sanusi, Selasa (2/6/2026).
Sanusi menilai pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Karena itu, sinergi antara puskesmas, rumah sakit daerah, dan perangkat daerah terkait perlu diperkuat agar tercipta layanan yang terintegrasi, responsif, dan berkualitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan berbagai hasil evaluasi selama pelaksanaan Sambang Puskesmas akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pengelolaan BLUD tahun 2026. Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan akan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, termasuk pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Budiar mengungkapkan masih terdapat beberapa puskesmas yang membutuhkan rehabilitasi bangunan maupun peningkatan fasilitas guna menunjang kenyamanan masyarakat dan optimalisasi pelayanan.
“Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih ada beberapa fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian. Ke depan, perencanaan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik,” ungkap Budiar.
Ia menambahkan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang memadai.
“Peningkatan fasilitas kesehatan akan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam perencanaan tahun 2026 agar seluruh puskesmas mampu memberikan layanan yang cepat, aman, nyaman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan,” tukasnya. (yog/bob)