Kabupaten Malang, blok-a.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan. Langkah antisipasi dilakukan menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Malang dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menekankan pentingnya kecepatan personel dalam merespons setiap laporan kejadian. Menurutnya, penanganan harus segera dilakukan begitu informasi bencana diterima.
“Dalam menangani bencana, kita tidak boleh menunggu. Harus sigap dan cepat turun ke lapangan. Begitu ada informasi kejadian, personel harus segera bergerak untuk melakukan penanganan,” terang Purwoto, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, tercatat 572 kejadian bencana hidrometeorologi selama tiga tahun terakhir hingga 31 Oktober 2026. Sementara itu, dalam periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, dampak bencana meluas ke sembilan kecamatan dan 31 desa.
Dari pendataan sementara, terdapat 128 titik tanah longsor, delapan lokasi banjir atau luapan, serta dua titik terdampak cuaca ekstrem. Kejadian tersebut menyebabkan 121 rumah rusak, 68 rumah terendam, 17 fasilitas infrastruktur terdampak, serta lahan seluas 50 hektare ikut terkena dampak.
BPBD menyebut angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah karena proses verifikasi serta validasi masih berlangsung. Meski demikian, sebaran kejadian menjadi perhatian dalam meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah rawan longsor dan banjir.
“Berdasarkan catatan kami, kejadian yang perlu diwaspadai meliputi tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Beberapa wilayah Kabupaten Malang memang memiliki potensi bencana hidrometeorologi yang harus diantisipasi sejak dini,” jelasnya.
Ancaman bencana diperkirakan masih berlanjut seiring prakiraan musim hujan yang mulai berlangsung pada Desember 2026. Berdasarkan materi pemetaan BPBD, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga desa, TNI-Polri, serta unsur terkait diperlukan untuk mempercepat penyampaian informasi dan penanganan di lapangan.
Koordinasi meliputi respons awal kejadian, evakuasi, penanganan warga terdampak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah keterlambatan penanganan akibat kendala koordinasi maupun keterbatasan sumber daya.
“Penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Semua harus memiliki peran. Kita membutuhkan kerja sama lintas sektor agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Selain koordinasi dan kesiapan personel, dukungan sarana operasional serta logistik juga menjadi perhatian. Ketersediaan kendaraan dan peralatan penanganan bencana diperlukan untuk menunjang mobilisasi petugas serta distribusi bantuan, terutama menuju wilayah terdampak yang aksesnya mengalami gangguan.
BPBD juga mengapresiasi keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Bantuan logistik harus bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi dukungan BAZNAS yang selama ini turut bergerak membantu masyarakat di lokasi bencana,” tutupnya. (yog)