Kabupaten Malang, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan. Apakah tetap melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan, atau melakukan penyesuaian.
Kebijakan ini diambil menyusul adanya keluhan dari sejumlah wali murid dalam beberapa pekan terakhir. Mereka menilai menu MBG yang dibagikan belum sepenuhnya sesuai dengan standar gizi yang diharapkan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Mahila Surya Dewi. Menegaskan bahwa sekolah ataupun orang tua memiliki hak untuk menentukan sikap terkait pelaksanaan program selama bulan puasa.
“Tidak apa-apa. Sah-sah saja. Itu memang kebijakan sekolah dan orang tua atau wali murid,” ujar Mahila, Sabtu (28/2/2026).
Ia memastikan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan memaksa sekolah untuk tetap menerima distribusi MBG selama Ramadan.
“Tidak. Hak sekolah,” jelasnya.
Mahila menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan sekolah tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap program pemerintah pusat. Menurutnya, sekolah memiliki kebijakan internal yang perlu dihormati, terutama dalam menyesuaikan dengan kondisi peserta didik selama menjalankan ibadah puasa.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan SPPG guna menghindari kendala teknis di lapangan. Sekolah yang melakukan penyesuaian diminta segera menyampaikan pemberitahuan agar proses produksi makanan bisa disesuaikan.
“Supaya SPPG bisa menyesuaikan kuotanya. Atau mungkin kuota tersebut juga bisa dialihkan ke sekolah penerima manfaat lainnya,” tandasnya.
Selama Ramadan, MBG didistribusikan dalam bentuk makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa. Meski demikian, Mahila mengakui masih terdapat sejumlah keluhan terkait menu yang diberikan.
“Iya, memang ada keluhan. Makanya kami kumpulkan dalam rakor, kami edukasi,” pungkasnya. (yog)