Peralihan Musim Hujan, Warga Malang Selatan Mulai Khawatirkan Bencana Banjir Bandang

Kondisi banjir bandang pada musim penghujan beberapa waktu lalu di Desa Pujiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumber Kades Pujiharjo for Blok-a.com)
Kondisi banjir bandang pada musim penghujan beberapa waktu lalu di Desa Pujiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumber Kades Pujiharjo for Blok-a.com)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Peralihan musim kemarau menuju penghujan menjadi momok tersendiri bagi warga Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Malang Selatan.

Pasalnya, saat musim hujan, bencana banjir bandang hingga tanah longsor kerap menyapa wilayahnya.

Sebelumnya pada Juli 2023 lalu, banjir bandang dan tanah longsor melanda Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, akibat hujan yang berkepanjangan. Tercatat sebanyak 30 rumah warga sekitar terendam, dua rumah rusak parah dan satu rumah rusak sedang pada saat itu.

Kepala Desa Pujiharjo, Hendik mengatakan, warga sekitar mulai menghawatirkan adanya peralihan musim. Terlebih, ketika melihat sejumlah wilayah di Kabupaten Malang mulai dilanda hujan.

“Sekarang kondisi sungai masih kering, masih surut belum begitu banyak air karena memang masih musim panas,” ujar Hendik kepada blok-a.com, Jumat (27/10/2023).

Normalisasi Sungai Tak Kunjung Digarap

Kendati demikian, ia sudah mulai memikirkan antisipasi bencana banjir yang kerap terjadi. Sebab, hingga saat ini pengerukan atau normalisasi sungai belum juga dilaksanakan oleh pihak terkait.

“Kami butuh pengerukan sungai untuk normalisasi sungai. Tapi ya itu tadi, tidak ada tindakan hingga sekarang, kami sudah beberapa kali mengajukan normalisasi sungai,” ujarnya.

Ia menyayangkan pemerintah lamban untuk melakukan tindakan pengentasan banjir di wilayahnya. Beberapa kali surat permohonan diajukan, namun hingga saat ini nihil pengerjaan.

“Kita sudah bikin pengajuan ke pemerintah (Pemkab Malang) katanya itu bukan kewenangan kabupaten, itu miliknya provinsi. Sedangkan dari Dinas Pengairan Provinsi Jatim, katanya milik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS), dari BBWS katanya miliknya kewenangan pengairan provinsi,” tegasnya.

Kata Hendik, pihak pemerintah sempat melakukan survei lokasi, namun hanya berhenti di tahapan itu saja. Hingga saat ini, ia belum menerima tindak lanjut dari survei tersebut.

“Mereka (BBWS) juga sudah pernah survei, dinas pengairan juga survei tapi nyatanya ya sampai sekarang saling lempar,” ujarnya.

Untuk menekan risiko, pemerintah desa juga telah menganggarkan dana untuk normalisasi sungai menggunakan dana desa (ADD). Namun, saat musim hujan tiba bencana banjir masih tetap menenggelamkan sebagian rumah warga.

“Tahun lalu, kita sempet menganggarkan dana desa untuk minjam alat berat ke BPBD, kita buat alat itu untuk menurunkan resiko, tapi pada akhirnya banjir tetap ada,” bebernya.

Sejumlah bantuan bronjong juga diterima untuk plengsengan sungai. Namun, lagi-lagi bantuan tersebut belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan alat berat.

“Kemarin kita dapat bantuan bronjong juga dari Kantor Pajak Kepanjen. Tapi pemasangannya yang kesulitan, harusnya dikasih pondasi satu meter kedalamannya. Sedangkan kalau dengan cangkul gak mungkin butuh alat berat. Mangkanya kami menunggu bantuan alat berat itu dari BBWS“ jelasnya.

Untuk itu, ia berharap pihak terkait bisa sesegera mungkin melakukan tindakan untuk mengantisipasi bencana banjir yang sudah menjadi langganan saat musim penghujan.

“Sedangkan ini kan musim kemarau, nanti kalau menjelang hujan kalau tidak segera diturunkan alat beratnya pasti nanti akan terjadi banjir lagi,” pungkasnya. (ptu/lio)