Kota Malang, blok-a.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menanggapi aksi sopir angkutan kota (angkot) di depan kantor Dishub Kota Malang, Senin (28/9/2026).
Widjaja mengatakan sejumlah tuntutan yang disampaikan sopir angkot telah direspons melalui kebijakan pemerintah, termasuk tuntutan terkait evaluasi dan kompensasi akibat keberadaan Trans Jatim.
“Tuntutan itu sudah disampaikan termasuk di provinsi ya. Sudah disampaikan di provinsi bahwa tuntutan itu evaluasi. Ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya,” kata Widjaja.
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan Trans Jatim adalah scrapping. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga menjalankan program angkutan pelajar yang dinilai dapat memberikan tambahan pemasukan bagi pengemudi angkot.
“Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun bekerja sama dengan Kota, di dalam peluncuran Trans Jatim itu kan sudah ada namanya kompensasinya. Kompensasinya dalam tanda kutip kompensasi ya, kebijakannya adalah namanya scrapping,” ujarnya.
Menurut Widjaja, program angkutan pelajar menjadi salah satu kebijakan untuk membantu pekerja angkutan lokal. Pengemudi yang sebelumnya tidak mendapatkan pemasukan dari layanan tersebut kini memiliki tambahan pendapatan.
“Dengan adanya angkutan pelajar, mereka dapat nilai tambah. Iya toh? Itu sangat-sangat membantu,” katanya.
Terkait tuntutan agar persoalan Trans Jatim Koridor 1 diselesaikan sebelum Koridor 2 beroperasi, Widjaja menilai Koridor 1 sudah tuntas dan saat ini telah berjalan.
“Bukan masalah tidak tuntas, kan sudah tuntas, sudah berjalan,” tegasnya.
Ia juga menyebut keberadaan Trans Jatim Koridor 1 sejauh ini tidak mendapat keluhan dari masyarakat.
“Animo masyarakat tidak ada yang mengeluh sama sekali kok terkait dengan peluncuran Trans Jatim. Tidak ada negatifnya sama sekali. Ya, Trans Jatim amat sangat berfungsi,” jelasnya.
Karena itu, Widjaja memastikan pengembangan layanan Trans Jatim tetap berjalan, termasuk rencana operasional Koridor 2.
“Ya namanya juga era mau menuju transportasi publik yang lebih baik, itulah bagian dari dinamika,” tuturnya.
Widjaja juga menyebut sebagian pengemudi angkutan kota telah mendapat peluang menjadi pengemudi Trans Jatim. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan pekerja angkutan lokal dalam pengembangan transportasi publik.
“Termasuk Trans Jatim 1, kemarin kan ada keluarga dan sebagainya, ada pengemudi, pengemudi angkutan kota jadi pengemudi Trans Jatim,” katanya.
Sementara itu, mengenai tuntutan transparansi dan dugaan adanya permainan dalam pelaksanaan program Trans Jatim, Widjaja meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menunjukkan bukti.
“Ya itu silakan membuktikan, yang tahu mereka yang tuding-tuding itu. Bukan urusan saya. Tuding-tuding, kan urusan mereka. Silakan lah, semua harus ada buktinya,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan para pekerja angkutan. Menurutnya, dialog yang dilakukan dengan para sopir merupakan bagian dari komunikasi publik.
“Buktinya dengan saya, dengan kami, kita lakukan. Begitu ya, ini bagian dari komunikasi publik,” pungkasnya. (bob)