Kota Malang, blok-a.com – Program Angkutan Pelajar Gratis di Kota Malang terus dipersiapkan untuk bisa segera beroperasi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menyebut saat ini proses persiapan masih berjalan, termasuk pemasangan perangkat GPS pada armada angkutan yang akan digunakan.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, pihaknya menargetkan sedikitnya 80 angkot dilengkapi GPS sebagai bagian dari sistem monitoring program tersebut.
“Rencananya kan minimal 80 ya,” ujar Widjaja.
Dari jumlah tersebut, pemasangan GPS kini telah dilakukan pada sekitar 50 angkot. Pemasangan perangkat tersebut menjadi salah satu bagian dari kelengkapan yang disiapkan sebelum program Angkutan Pelajar Gratis dijalankan.
“Eh, kalau gak salah sudah 50-an gitu,” katanya.
Widjaja menjelaskan, GPS nantinya berfungsi sebagai alat monitoring pergerakan armada. Data dari perangkat tersebut juga akan digunakan Dishub untuk mengukur sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program.
“Sebagai alat ukur kami. Bagaimana alat ukur monitoring evaluasi kami, sampai sejauh mana bisa terlaksana, berapa kilometernya kan ketahuan dari situ,” jelasnya.
Selain pemasangan GPS, Dishub juga tengah mempersiapkan kelengkapan lainnya. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan persiapan administrasi dan audit terhadap koperasi yang terlibat dalam program.
Menurut Widjaja, masih terdapat proses audit eksternal yang perlu diselesaikan. Koperasi juga akan menjalani proses audit sebagai bagian dari persiapan operasional Angkutan Pelajar Gratis.
“Ya ini nanti koperasi ini yang diaudit,” ujarnya.
Meski masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, Dishub Kota Malang berharap program tersebut sudah dapat berjalan pada Agustus 2026.
“Kami berharap Agustus ini sudah bisa jalan,” kata Widjaja.
Dalam pelaksanaannya, Angkutan Pelajar Gratis Kota Malang dirancang memiliki 15 rute yang tidak hanya mengikuti trayek angkot reguler. Rute tersebut akan dibuat lebih fleksibel agar bisa menjangkau kawasan permukiman hingga mendekati atau langsung menuju gerbang sekolah yang selama ini belum dilalui transportasi umum.
Sejumlah titik awal dan akhir rute tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Madyopuro, Tlogowaru, Gadang, Purwantoro, Tlogomas, Merjosari hingga kawasan pusat Kota Malang. Untuk wilayah timur dan selatan, layanan juga dirancang menjangkau Madyopuro, Lesanpuro, KH Malik Dalam, Wonokoyo dan Tlogowaru menuju SMP Negeri 23 Malang.
Salah satu rute juga dirancang melalui Tlogowaru, Kedungkandang, Madyopuro, Ki Ageng Gribig, Danau Toba hingga kawasan pusat Kota Malang. Dengan skema tersebut, angkutan pelajar diharapkan tidak hanya mengandalkan trayek eksisting, tetapi bisa menyesuaikan kebutuhan mobilitas pelajar.
Sementara itu, mekanisme pembayaran kepada sopir angkot tidak lagi menggunakan sistem setoran konvensional. Pemerintah akan menggunakan skema Biaya Operasional Kendaraan (BOK) berbasis jarak tempuh atau per kilometer.
Pembayaran juga tidak diberikan langsung kepada sopir, melainkan disalurkan melalui koperasi angkot. Terdapat empat koperasi yang ditunjuk untuk mengelola layanan tersebut, yakni Koperasi Jasa Trans Jaya Makmur, Koperasi AI Setia Kawan, Koperasi Anugerah Djaya Langgeng dan Koperasi Gawe Rukune Dhulur.
Dalam mekanismenya, koperasi akan merekapitulasi operasional angkot selama 30 hari untuk kemudian mengajukan tagihan biaya operasional kepada Dishub Kota Malang. Setelah dana dicairkan, koperasi baru mendistribusikan pembayaran kepada sopir yang menjadi anggotanya.
Sempat pula muncul skema talangan dari koperasi. Dua koperasi disebut merencanakan pembayaran hak sopir setiap hari, sementara pencairan biaya operasional dari pemerintah tetap dilakukan secara bulanan setelah koperasi mengajukan tagihan kepada Pemkot Malang.
Dengan demikian, progres Angkutan Pelajar Gratis saat ini mencakup pemasangan GPS pada sekitar 50 dari target minimal 80 angkot, penyelesaian kelengkapan dan audit koperasi, serta persiapan 15 rute layanan. Dishub menargetkan seluruh tahapan tersebut rampung sehingga program dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026. (bob)