Kota Malang, blok-a.com – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) menggelar demo di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Senin (28/9/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait operasional Trans Jatim di Malang Raya.
Para sopir meminta pemerintah mengevaluasi Trans Jatim Koridor 1 sebelum beroperasinya Koridor 2. Mereka ingin pemerintah memberikan kejelasan terkait perlindungan dan kompensasi bagi sopir angkot yang terdampak.
Aksi kemudian berlanjut ke DPRD Kota Malang. Para sopir meminta pemerintah daerah memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Dishub Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Angkutan Dishub Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuly Saputro mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema keterlibatan sopir angkot dalam pengembangan Trans Jatim Koridor 2.
Menurut Cito, skema untuk Koridor 2 berbeda dengan Koridor 1. Pada Koridor 1 Malang Raya, salah satu kompensasi yang dituntut adalah program angkutan pelajar yang kemudian dipenuhi Pemerintah Kota Malang.
“Koridor 1 Malang Raya itu hadir, kompensasi atau yang dituntutannya kan harus adanya angkutan pelajar. Itu kan sudah dipenuhi oleh teman-teman Pemkot Malang,” kata Cito.
Sementara untuk Koridor 2, skema yang disiapkan berupa program feeder. Selain itu, sejumlah sopir angkot di Kota Malang juga telah mendaftarkan diri untuk menjadi kru Trans Jatim.
“Kalau yang Koridor 2 itu bukan angkutan pelajar, tetapi angkutan feeder,” ujarnya.
Dishub Jatim merencanakan 18 feeder untuk Koridor 2. Program tersebut nantinya akan melibatkan para pemilik atau pekerja angkot sebagai pihak yang mengoperasikan feeder.
“Kalau feeder kan itu adalah teman-teman angkot sendiri. Rencana kan 18 feeder, 18 feeder itu rencana yang mengoperasionalkan adalah teman-teman angkot sendiri,” jelas Cito.
Menurutnya, pemilik angkot yang nantinya menjadi pengelola feeder tidak harus melalui proses seleksi khusus.
“Sebetulnya kan itu enggak perlu seleksi ya, karena itu sebagai pemilik, pemilik angkot, pemilik feeder, ya sudah dia bisa nyopir sendiri,” tuturnya.
Namun, program feeder tersebut saat ini belum berjalan. Cito mengatakan pembagian dan teknis pelaksanaannya masih dalam tahap finalisasi.
Untuk keterlibatan sebagai kru Trans Jatim Koridor 2, hingga kini terdapat 25 orang yang telah mendaftar. Pendaftar tersebut berasal dari Kota dan Kabupaten Malang, dengan jumlah yang lebih banyak berasal dari Kabupaten Malang.
Khusus Kota Malang, Cito menyebut baru sekitar tujuh sampai delapan orang yang nama-namanya telah terdaftar. Pendaftaran bagi pengemudi masih dibuka.
“25 orang. Itu campur ya, Kabupaten dan Kota,” katanya.
Para pendaftar nantinya akan menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan, termasuk persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Pastinya kita ngecek administrasi ya, kesehatan. Fokusnya kan terkait SIM, kalau punya SIM sama kesehatan aman, ya jalan,” ujarnya.
Cito juga mengatakan titik henti Trans Jatim Koridor 2 di Kota Malang belum difinalisasi. Pemkot Malang disebut meminta para ketua jalur angkot dilibatkan dalam pembahasan, terutama untuk pendataan angkutan yang terdampak dan kemungkinan keterlibatan dalam program feeder.
“Titik henti di Kota kita masih belum finalisasi, tetapi dari teman-teman Pemkot Malang itu kemarin meminta ketua jalur-ketua jalur katanya mau diundang. Karena kan memang ada program-program seperti feeder ya, pendataan angkutan feeder itu. Yang terdampak cukup besar itu akan di-inventarisasi,” kata Cito.
Terkait permintaan sopir angkot untuk berkomunikasi langsung dengan Dishub Jatim, Cito mengatakan pihaknya tetap membuka ruang. Namun, belum ada jadwal audiensi khusus dengan kelompok sopir yang menolak.
“Belum ada. Kita fokus ke Kabupaten, ke Pak Bupati. Hari Kamis kita ke Pak Bupati Malang untuk diskusi, audiensi,” ujarnya.
Menurut Cito, audiensi di Kabupaten Malang tersebut berkaitan dengan rencana peluncuran Trans Jatim Koridor 2 di wilayah Kabupaten Malang. Sementara untuk Kota Malang, audiensi sebelumnya sudah dilakukan dengan Wali Kota saat proses peluncuran Trans Jatim.
Meski belum ada jadwal khusus dengan kelompok yang menolak, Cito memastikan komunikasi tetap terbuka bagi para sopir angkot.
“Kalau koordinasi kita membuka ruang selebar-lebarnya,” pungkas Cito. (bob)