Kota Malang, blok-a.com – Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang digelar DPRD Kota Malang pada Rabu (8/4/2026). Sejumlah catatan strategis disampaikan fraksi-fraksi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, mulai dari persoalan infrastruktur hingga efektivitas penggunaan data dalam perumusan kebijakan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pimpinan dewan bersama Panitia Khusus (Pansus) telah melakukan pembahasan dan review terhadap LKPJ yang disampaikan Wali Kota Malang.
Menurutnya, DPRD telah memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius Pemkot. Ia menegaskan agar rekomendasi yang diberikan tidak terus berulang tanpa adanya perkembangan nyata.
“Intinya kami pimpinan sudah memberikan beberapa catatan dan me-review bersama-sama terhadap LKPJ Wali Kota Malang. Rekomendasi-rekomendasi DPRD jangan sampai berulang sampai beberapa tahun ke depan. Kalau pun berulang, kami harapkan ada progres,” ujarnya.
Amithya mencontohkan persoalan klasik seperti kemacetan dan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah. Meski masalahnya belum sepenuhnya tuntas, DPRD berharap ada kemajuan yang dapat diukur dalam kinerja pemerintah daerah.
“Masalahnya mungkin masih sama, tapi paling tidak sudah bisa kita lihat progresnya dalam struktur atau konstruksi pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Pemkot,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan penyelesaian program antar periode pemerintahan. Menurutnya, setiap rekomendasi LKPJ seharusnya menjadi pijakan lanjutan, bukan kembali mengulang dari awal.
“Kami berharap dari semua permasalahan dan rekomendasi yang sudah disampaikan di beberapa LKPJ yang lalu, secara estafet ada progres penyelesaiannya. Jangan sampai kerjanya mengulang lagi dari awal karena itu akan membuang anggaran dan energi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amithya mengakui masih ditemukan sejumlah persoalan yang cenderung stagnan. Di antaranya banjir, kemacetan, kemiskinan, hingga stunting yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian signifikan.
Selain itu, ia juga menyoroti pemanfaatan data di Kota Malang yang dinilai belum optimal dalam mendukung perumusan kebijakan. Padahal, data dinilai menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran.
“Data itu satu sumber penting agar pemerintah bisa memformulasi program untuk siapa. Jadi tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban pekerjaan. Bagaimanapun ini uang masyarakat yang kita kelola, harus kembali ke masyarakat dengan pendistribusian yang sesuai,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan segera ditindaklanjuti melalui jawaban resmi dari pemerintah daerah.
Ia menyebut, secara umum catatan dari fraksi memiliki kesamaan, terutama terkait pendapatan daerah, kinerja, pengisian jabatan kosong, serta persoalan infrastruktur perkotaan.
“Dari semua fraksi sudah menyampaikan, dan nanti hari Senin kita akan menjawab semua. Karena rata-rata tadi hampir sama antar fraksi,” ujar Wahyu.
“Nanti akan kita jawab, termasuk terkait pendapatan, kinerja, percepatan pengisian jabatan kosong, dan permasalahan infrastruktur perkotaan,” lanjutnya.
Rencananya, jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan DPRD Kota Malang pada awal pekan depan. (bob)