Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang menyoroti kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pasalnya, besaran pemotongan dinilai tidak merata, bahkan ada yang mencapai hingga 60 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 22 Tahun 2025 tentang TPP ASN. Dalam aturan itu, … Continue reading DPRD Nilai Pemangkasan TPP ASN di Kota Malang Tidak Adil