Kota Malang, blok-a.com – Bank Jatim menggandeng Pemkot Malang dalam program corporate social responsibility (CSR) mereka, yang akan diwujudkan dalam bentuk revitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang.
Terkait hal tersebut, sebagai tuan rumah Pemkot Malang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menentukan arah pembangunan landmark Kota Malang tersebut.
Berbagai elemen masyarakat tersebut ditemukan dalam forum Konsultasi Publik Revitalisasi Alun-Alun Merdeka. Acara tersebut diadakan dalam Ruang Rapat Balai Kota Malang Pada hari Selasa (13/2/2024).
Para undangan diharapkan dapat membantu Pemkot Malang dan Bank Jatim, sebagai pihak yang berencana menjalankan program CSR tersebut, membangun sebuah landmark yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat.
“Saya berkeinginan dalam merencanakan Alun-Alun ini tidak hanya dari pihak perencana, tetapi yang menikmati kan juga masyarakat Kota Malang. Untuk itu lah, pada hari ini kita ada konsultasi publik terkait konsep perencanaan yang dibuat oleh Bank Jatim,” jelas Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat.
Wahyu mengatakan, masukan-masukan dari berbagai elemen yang diundang dalam acara tersebut mulai dari aktivis, akademisi, perwakilan warga, juga pemerhati budaya dapat menentukan arah pembangunan yang tidak merugikan atau disesalkan satu pihak.
“Harapannya masukan dari semua komunitas, semua elemen itu bisa memberikan satu gambaran mau dibawa ke mana ini Alun-Alun Merdeka ini,” jelasnya.
Wahyu juga menjelaskan rencana revitalisasi Alun-Alun Merdeka kali ini akan merombak banyak hal. Akan tetapi, ia pastikan revitalisasi ini tidak akan menghilangkan nilai historis dan estetikanya.
“Nanti kan keseluruhan, ada bangunan fisiknya, ada perencananya, itu kan dibahas. Makanya untuk tidak menghilangkan itu (nilai historis dan estetikanya) kita rapatkan bersama. Nanti kalau sudah jadi perencanaan, itu kan satu wujud keterbukaan terkait dengan revitalisasi Alun-Alun Merdeka,” jelasnya.
Seluruh pendanaan revitalisasi ini akan ditanggung oleh Bank Jatim. Kemungkinan revitalisasi itu akan memakan dana sekitar 6 miliar rupiah dan tidak satu rupiah pun yang bersumber dari APBD Kota Malang.




