Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Dampit. Saat ini, fokus pemerintah daerah adalah menyelesaikan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari sinergi program pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Intinya adalah pusat menyediakan seluruh pembiayaan mulai pembangunan gedung hingga operasional sekolah. Sementara pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahannya,” ujar Tomie saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).
Ia mengungkapkan, dukungan DPRD Kabupaten Malang menjadi salah satu dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi. Dukungan tersebut telah dibahas bersama pimpinan DPRD dan ketua fraksi, sehingga proses administrasi dapat segera dilanjutkan ke pemerintah pusat.
“Alhamdulillah pimpinan DPRD beserta ketua-ketua fraksi sepakat memberikan dukungan untuk pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Malang,” katanya.
Tomie menjelaskan, lokasi pembangunan berada di Kelurahan Dampit, memanfaatkan aset milik Pemkab Malang. Dari total lahan sekitar 50 hektare yang dimiliki pemerintah daerah, sekitar 18 hektare dinyatakan memenuhi kriteria setelah dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat.
“Awalnya ketentuannya 20 sampai 30 hektare. Setelah dicek oleh pusat, ternyata cukup 18 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan aset pemerintah menjadi syarat utama karena seluruh pembangunan akan menggunakan anggaran negara. Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, sekolah ini terbuka bagi seluruh siswa Kabupaten Malang yang lolos seleksi.
“Siapa pun bisa masuk, yang penting lolos tes. Sekolah ini dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia dengan daya saing global, termasuk penguatan kemampuan bahasa asing,” tutur Tomie.
Selain ruang belajar, kawasan sekolah juga akan dilengkapi laboratorium, sarana olahraga, dan berbagai fasilitas pendidikan yang dapat dimanfaatkan sekolah lain di sekitarnya. Pemkab Malang menargetkan pembangunan dapat dimulai sebelum akhir 2026, apabila seluruh persyaratan selesai tepat waktu.
“Kalau tidak ada kendala, sebelum akhir tahun ini pembangunan sudah dimulai. Targetnya pada tahun ajaran 2027 sekolah sudah bisa menerima peserta didik baru,” bebernya.
Tomie menyebut Kabupaten Malang menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang memperoleh kesempatan membangun Sekolah Nasional Terintegrasi. Seluruh biaya pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar, ditambah anggaran operasional sekitar Rp30 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN.
“Seluruh pembiayaan berasal dari pemerintah pusat. Pemkab Malang hanya menyiapkan lahan,” pungkasnya.
Dilansir dari berbagai sumber, sekolah terintegrasi (atau sekolah nasional terintegrasi) adalah program pemerintah yang menyatukan sistem pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah secara berkesinambungan, dilengkapi fasilitas modern. Fokus utamanya adalah transformasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan kurikulum yang diperkaya dengan standar global.
Sekolah ini merupakan inisiatif resmi dari pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dengan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA ke dalam satu ekosistem. (yog)