Kabupaten Malang, blok-a.com – Di tengah isu politik yang kian memanas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jatim ajak seluruh elemen kampus tetap netral dan tidak memihak pasangan calon (Paslon) di kontestasi politik 2024 mendatang.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi PTS, Prof.Dr. Suko Wiyono menyatakan sikap tegas untuk mengajak seluruh jajaran Asosiasi PTS Jatim agar dapat bersikap netral di Pemilu 2024.
Terlebih, PTS di Jatim memiliki jumlah yang tidak sedikit. Artinya, akan ada kemungkinan antara PTS satu dengan PTS lain beda persepsi hingga beda pilihan, sehingga hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan perpecahan.
“Kami menghimbau agar pimpinan PTS di Jatim tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres 2024 ini,” ujar Suko saat dikonfirmasi, Senin (5/2/2024).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Rektor Wisnu Wardhana (Unida) Malang, pimpinan PTS memiliki kendali yang besar terkait netralitas pemilu.
Untuk itu, ia berharap agar seluruh civitas akademik dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga netralitas itu sendiri.
“Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan nilai nilai luhur Pancasila tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku,” bebernya.
Tak hanya untuk kalangan PTS, ia juga berharap agar seluruh civitas akademik di seluruh Jatim khususnya di Malang Raya, juga menerapkan hal yang sama terlebih di suasana politik yang kian memanas seperti saat ini.
“Hal ini juga kami harapkan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS saja, tetapi juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini disemua lini dan lapisan dari level tertinggi Presiden sampai lapisan yang paling bawah Ini adalah tugas kita bersama,” imbuhnya.
Disinggung terkait kritikan terhadap Capres maupun Cawapres yang tengah mengikuti kontestasi politik, Suko menegaskan bahwa tidak ada salahnya menilai calon pemimpin. Namun, yang perlu diperhatikan yakni cara penyampaiannya.
“Jangan sampai narasi narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tambahnya.
Sebab menurutnya sesuai dengan UUD 1945, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Seperti dengan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali.
“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami menghimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” pungkasnya. (ptu/bob)