Kota Malang, blok-a.com – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tentang Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang TA 2024, seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan sejumlah hal.
Salah satu hal yang disampaikan adalah terkait kurangnya penertiban banner-banner liar yang dinilai masih bertebaran di Kota Malang, seperti yang dutarakan oleh Ike Kisnawati sebagai perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kami berharap dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat menertibkan sejumlah banner yang tidak berizin yang banyak bertebaran di Kota Malang,” tutur Ike.
Terkait hal ini, banner-banner sosialisasi bakal calon kepala daerah sudah banyak bertebaran di Kota Malang, dan sebagian besar tidak disertai stempel ataupun tanda tangan pihak perizinan terkait.
Salah satunya adalah banner Pak Mbois yang mengusung Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebagai tokoh utamanya. Sebagai informasi, Wahyu sendiri telah mengaku akan turun ke Pilkada 2024.
Namun saat ditanya apakah Wahyu akan menertibkan banner-banner Pak Mbois, ia menyebut banner tersebut adalah aspirasi masyarakat. Ia juga tidak mengatakan pemasangan banner tersebut melanggar peraturan.
“Melanggar? Itu kan respon masyarakat terhadap kinerja saya. Apalagi kan terkait dengan program pemerintah,” tuturnya.
Mantan Sekda Kabupaten Malang itu juga menepis bahwa banner-banner yang ramai terpasang sejak akhir bulan Juni lalu tersebut adalah salah satu bentuk promosi dirinya sebagai kandidat bakal calon pemimpin daerah.
Terkait dengan sosialisasi dan promosi, saat ditanya tentang program Ngobrol Mbois Ilakes (Ngombe) yang kerap ia lakukan sebagai bentuk sosialisasi atau promosi pribadinya untuk modal mencalonkan diri di Pilkada 2024 nanti, Wahyu juga menepis anggapan itu.
“Sekarang yang dirasakan masyarakat bagaimana dengan acara Ngombe itu. Kita kembalikan pada masyarakat,” ujarnya.
Wahyu mengatakan bahwa program itu sudah lama ia rencanakan, dan terbukti sudah berhasil mengatasi sejumlah miskomunikasi antara masyarakat Kota Malang dengan Pemkot Malang.
“Dan saya mengajukan Ngombe itu sudah lama, sejak awal tahun lalu. Efektif sekali, kita lihat ada survei selama ini ada miskomunikasi yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Malang dan bisa diatasi dengan Ngombe,” ungkapnya.