Kota Malang, blok-a.com – Sejak dibukanya masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 lalu, para peserta Pemilu bergerak cepat menebar berbagai Alat Peraga Kampanye (APK) seperti banner, baliho, dan bendera ke seluruh penjuru Kota Malang.
Terlalu banyaknya APK yang tersebar, munculah beberapa keluhan dari masyarakat mulai dari tentang estetika kota, sampah visual, hingga pemborosan sumber daya.
Beberapa masyarakat yang sempat diwawancara oleh Blok-a.com pun mengaku mereka tidak memiliki minat untuk memilih peserta pemilu yang APK-nya dianggap mereka mengganggu.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Widya Gama Ramadhana Alfaris mengaku bahwa memang telah terjadi pergeseran opini publik. Dulunya APK memang menjadi alat untuk persuasi. Namun kekinian APK dinilainya hanya untuk menunjukkan eksistensi semata.
“APK dalam hal ini baliho dan banner sebenarnya dalam hal apa saja, bukan hanya tentang kampanye, sekarang fungsinya lebih ke sebuah informasi untuk menunjukkan eksistensi ‘eh, barang ini ada’. Jadi bukan sebagai media persuasi,” terangnya.
Oleh karena itu, saat ini menurutnya nilai persuasif APK berupa baliho dan banner teramat kecil untuk disebut efektif.
“Perkembangan teknologi, terutama gadget dan media sosial, membuat masyarakat saat ini lebih melek politik,” terang Ramadhana.
Dengan begitu, ia menyebut saat ini masyarakat lebih melihat sosok yang terpampang di baliho dan banner sebagai seseorang yang ‘ingin diakui tapi sebenarnya tidak terlalu diakui’. Alhasil, hasrat untuk memilihpun sebenarnya kecil kemungkinan.
Meskipun begitu, kenyataannya para peserta Pemilu masih bernafsu untuk memasang APK visual sebanyak-banyaknya di Kota Malang. Menanggapi hal ini, Ramadhana menyebutnya sebagai peran mindset para peserta yang terlalu konvensional.
“Mereka (para peserta pemilu) pikirannya biasanya otomatis, kalau kampanye berarti langsung pasang baliho dan banner. Padahal efektifitasnya untuk saat ini tidak cukup tinggi untuk mendulang suara,” terangnya.
Pengamat politik tersebut mengakui bahwa ada kemungkinan beberapa peserta menyasar alam bawah sadar masyarakat dengan menerapkan sugesti lewat banyaknya APK mereka.
Namun jika konteksnya adalah warga Kota Malang keterpilihan gegara banyaknya APK tersebut kecil.
“Itu mungkin saja, pemilih akhirnya memilih orang yang paling sering mereka lihat di APK karena bawah sadar. Tapi untuk Kota Malang juga sangat kecil pengaruhnya,” jelas Ramadhana.
Hal ini dikarenakan karakter Kota Malang itu dalam memilih pemimpin mempunyai kultur keterwakilan.
“Kita punya kultur keterwakilan, dimana masyarakat itu kerap menggantungkan opini mereka pada tokoh-tokoh yang mereka junjung tinggi. Baik itu tokoh agama, tokoh politik, atau lainnya,” terangnya.
Dampaknya, saat alam bawah sadar masyarakat dihajar secara visual, kepercayaan mereka pada tokoh yang lebih mereka junjung tinggi dapat menangkalnya.
Sosok yang akrab disapa Rama ini juga menjelaskan, kultur Kota Malang sebagai kota pendidikan sebenarnya memudahkan para peserta pemilu yang lebih memilih jalur terjun langsung ke masyarakat.
“Lebih ke sosialisasi langsung, mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa dan sharing, diskusi, atau uji kualitas. Lebih efektif untuk Kota Malang ini,” jelasnya.
“Promosi secara digital juga sebenarnya efektif, tapi setelah dia dikenal dahulu oleh masyarakat. Tidak hanya berlaku ke masyarakat muda lho, tapi yang senior juga lebih menghargai calon-calon yang mau turun sowan,” tandasnya. (mg3/bob)