Demo Mahasiswa Cipayung di Malang, Bakar Ban Peringati 26 Tahun Reformasi

Demo Mahasiswa Cipayung di Malang, Bakar Ban Peringati 26 Tahun Reformasi
Demo Mahasiswa Cipayung di Malang, Bakar Ban Peringati 26 Tahun Reformasi

Kota Malang, blok-a.com – Ratusan mahasiswa Cipayung Malang Raya  demo memperingati 26 tahun reformasi dan menduduki Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (21/5/2024).

Dalam aksinya mereka membawa banner dan poster berisi berbagai tulisan kritik seperti “Reformasi dibegal Jokowi”, “Reformasi Dikorupsi” sampai “Tolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. 

Awalnya demo 26 tahun reformasi oleh mahasiswa Cipayung Malang Raya ini berjalan kondusif. Mahasiswa mulai kesal karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka.

Mahasiswa pun mulai memaksa masuk karena anggota dewan yang harusnya menjadi wakil rakyat justru tidak ada di gedung DPRD.

Satu per satu perwakilan organisasi ekstra kampus bergiliran berorasi. Mereka juga membakar tumpukan ban bekas di depan Gedung DPRD Kota Malang. Aparat keamanan hanya siap siaga selama aksi unjuk rasa tersebut.

“Kami turun untuk mengoreksi agenda reformasi 98 yang tak dijalankan karena dikhianati oleh Jokowi,” kata salah seorang orator aksi.

Koordinator lapangan aksi Cipayung Plus, Yohanes Bhoka Pega, mengatakan momentum untuk kembali menyuarakan amanat reformasi 98. Seperti praktik KKN yang kembali menggejala dan terancamnya kebebasan berpendapat.

“Isu masyarakat adat yang semakin terpinggirkan serta komersialisasi pendidikan,” ujar Yohanes.

Akhirnya setelah aksi berlangsung dua jam lebih, mahasiswa berhasil masuk ke dalam gedung Dewan. Di dalam gedung DPRD Kota Malang tidak ada satupun anggota Dewan yang menerima dan mahasiswa membacakan tuntutan mereka.

Dalam aksi ini ada 9 tuntutan mahasiswa, di antaranya penguatan kembali lembaga KPK, tolak revisi Undang-Undang Penyiaran, hingga menolak komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Mahasiswa juga menyinggung soal UKT mahal yang menjadi sorotan dunia pendidikan tinggi akhir-akhir ini. Mereka meluapkan kekecewaan pada pemerintah yang disebut tidak ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Termasuk menegakan supremasi hukum karena negara ini negara hukum,” pungkasnya. (ags/bob)

Exit mobile version