Kabupaten Malang, blok-a.com – Forum Cangkrukan Pancasila yang digelar PWNU Jawa Timur mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Forum yang digelar di NK Cafe, Kecamatan Karangploso pada Rabu (5/7/2026) ini mengusulkan peningkatan insentif perpajakan bagi UMKM sebagai bagian dari implementasi Ekonomi Pancasila.
Ketua Pelaksana kegiatan, Djoni Sudjatmoko, mengatakan transformasi menuju Ekonomi Pancasila merupakan arah pembangunan ekonomi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan, konsep tersebut menekankan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil tanpa menghambat pertumbuhan usaha besar.
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah harus tajam ke atas, kepada perusahaan-perusahaan besar dan penguasa, tetapi mengayomi yang di bawah. Pelaku usaha mikro dan kecil harus benar-benar mendapat perlindungan dan insentif,” ujarnya.
Ia menilai regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang, khususnya bagi UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar yang langsung mengikuti skema perpajakan umum.
Djoni menyampaikan, batasan tersebut perlu dikaji kembali agar pelaku usaha menengah memiliki kesempatan bertumbuh sebelum dikenai beban administrasi dan perpajakan yang lebih kompleks.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan bisa diperluas. Jangan baru omzet di atas Rp4,8 miliar sudah dianggap besar. Kalau ingin ekonomi nasional melenting, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang lebih dulu,” jelasnya.
Hasil diskusi dalam forum tersebut akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur judicial review terhadap aturan yang dinilai kurang berpihak kepada UMKM.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin, mengatakan pembahasan mengenai insentif UMKM menjadi penting karena mayoritas warga Nahdliyin bergerak di sektor usaha mikro dan kecil.
“Kita banyak warga di level mikro dan kecil. Mereka memang membutuhkan pendampingan, dukungan, dan perlakuan khusus agar usahanya bisa berkembang,” ujarnya.
Menurut Gus Kikin, PWNU terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Ia berharap forum seperti Cangkrukan Pancasila dapat melahirkan gagasan yang benar-benar berdampak bagi pelaku UMKM.
Terkait kebijakan perpajakan, Gus Kikin berharap pemerintah memberikan keringanan yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Kalau bisa yang mikro dan kecil itu tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung banyak beban usaha dan kebutuhan keluarga. Kalau sampai mereka berhenti usaha, justru akan menjadi beban bagi negara,” pungkasnya. (yog/bob)