Kota Malang, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang untuk periode 2025-2045.
Keputusan ini diambil setelah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kota Malang untuk merespon laporan panitia khusus (pansus) yang menggarap RPJPD tersebut.
Walau telah disetujui, namun masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari DPRD Kota Malang yang mengiringi rencana pembangunan jangka panjang tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah bonus demografi, yang memprediksi adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Kota Malang selama periode 2025-2045.
“Di tahun 2045, diperediksi Kota Malang ini akan menjadi tempat tinggal sekitar 968 ribu orang penduduk. Harus kita perhatikan betul bagaimana kita meresponnya dengan penyediaan pemukiman, pekerjaan, pendidikan, pertanian sebagai pemenuhan pangan, infrastruktur, dan kepadatan kendaraan,” seperti diungkapkan oleh Ahmad Fuad Rahman sebagai perwakilan fraksi PKS dalam tanggapan akhir.
Dalam konteks ini, dewan menekankan pentingnya bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengintegrasikan bonus demografi ini dalam penyusunan program-program pembangunan serta strategi-strategi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.
“Kami berharap RJPD dapat mendorong potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada sektor-sektor unggulan Kota Malang saat ini, berupaya dalam meningkatkan potensi dari sektor lainnya sehingga target dalam sasaran visi RPJPD dapat direalisasikan,” ujar Fuad.
Selain perhatian pada bonus demografi, DPRD juga memberikan rekomendasi lain terkait RPJPD, seperti peningkatan klarifikasi hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, kejelasan dalam target-target pembangunan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, serta keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan implementasi RPJPD.
Dengan disetujuinya RPJPD ini, diharapkan bahwa dokumen ini akan menjadi panduan utama bagi Pemerintah Kota Malang dalam merancang program-program pembangunan dan strategi-strategi untuk 20 tahun ke depan, sesuai dengan visi pembangunan Kota Malang.
Bahkan RPJPD ini akan menjadi acuan utama para kepala daerah dalam membentuk RPJMD lima tahunan. Dengan lama waktu berlaku selama 20 tahun, RPJPD ini akan menjadi acuan para Wali Kota Malang selama 4 periode ke depan, dimulai dari wali kota baru yang akan dipilih pada November 2024 nanti.