Kota Malang, blok-a.com – Kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan sejumlah langkah efisiensi untuk menekan biaya operasional kendaraan dinas. Salah satu opsi yang mulai dikaji adalah mengurangi penggunaan mobil operasional dan kembali memaksimalkan kendaraan roda dua.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap anggaran operasional pemerintah daerah. Berbagai skenario disiapkan agar pengeluaran tetap terkendali tanpa mengganggu pelayanan publik.
Seperti diketahui, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen mulai 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut berpotensi menambah beban belanja operasional kendaraan dinas di berbagai instansi pemerintah.
Menurut Wahyu, penggunaan kendaraan listrik memang menjadi salah satu alternatif yang sedang dibahas. Namun, opsi lain seperti pengurangan armada mobil operasional dan pemanfaatan sepeda motor juga masuk dalam kajian.
“Apakah nanti dengan menggunakan mobil listrik, atau kita mengurangi mobil operasional, kita kembali naik sepeda motor, atau sekarang kan sudah menerapkan WFH juga, apakah WFH-nya nanti kita tambah lagi. Itu masih skenario-skenario yang sedang dikaji,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, seluruh skenario tersebut masih dalam tahap perhitungan. Pemkot Malang ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mampu memberikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain kendaraan roda dua, pemerintah juga mengkaji kemungkinan memperluas penerapan work from home (WFH) bagi ASN untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar.
Wahyu menegaskan belum ada keputusan terkait langkah yang akan dipilih. Saat ini seluruh opsi masih dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan operasional masing-masing perangkat daerah.
“Sedang kita hitung. Karena sekarang ada kenaikan BBM. Kita berupaya nanti dengan skenario yang sudah kita hitung ini, apakah kita mau menggunakan non-fosil dengan energi listrik. Itu bisa mengurangi pengeluaran BBM,” katanya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah, termasuk kemungkinan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2026.
“Kita sesuaikan juga apakah nanti dalam perubahan APBD di akhir tahun bisa kita sesuaikan,” pungkasnya. (bob)