Kabupaten Malang, blok-a.com – DPRD Kabupaten Malang menyoroti masih adanya pelayanan puskesmas yang dinilai kurang ramah terhadap masyarakat. Respon kurang ramah itu dinilai menyebabkan masyarakat ogah melakukan pengecekan saat mengalami masalah kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan pembenahan harus segera dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia menambahkan, keluhan ini sering diutarakan masyarakat kepada DPRD Kabupaten Malang.
“Banyak puskesmas itu pelayanannya judes. Tidak satu dua, tapi banyak. Ini untuk menanggapi masukan masyarakat,” kata Ziaul Haq, Kamis (26/2/2026).
Ia mengungkapkan, DPRD tidak serta-merta melakukan inspeksi mendadak (sidak), melainkan lebih dulu memberikan ruang kepada Dinkes untuk melakukan perbaikan internal.
“Kita cek ke lapangan. Sebelum kita sidak, kita kasih kesempatan Dinkes untuk perbaikan. Kita imbau Kepala Dinkes, banyak pegawaimu judes pelayanannya. Kita minta lakukan pembenahan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika keluhan terjadi secara masif, berarti ada sistem yang perlu dibenahi. Ia meminta Dinkes untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kalau yang terjadi masif, berarti ada yang salah. Jangan taruh pihak ketiga, ini pelayanan publik, bukan buruh,” katanya.
Ziaul meminta Dinkes menggelar pelatihan khusus bagi petugas pelayanan, termasuk customer service (CS) di seluruh puskesmas. Menurutnya, cara itu bisa menjadi solusi perubahan menjadi pelayanan yang ramah di puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Malang.
“Manfaatkan untuk ditraining agar melayani masyarakat dengan baik. Kalau tidak dilatih, nada pelayanan humanis itu tidak akan dilakukan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti praktik rujukan pasien yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, masih ditemukan pasien tidak mampu yang justru dirujuk ke rumah sakit swasta.
“Ketika ada masyarakat sakit, NIK dimasukkan. Kalau tidak punya KIS atau BPJS, resepsionis harus bisa memberikan rujukan yang tepat. Jangan kasih rujukan ke swasta. Kita banyak menemukan dirujuk ke swasta padahal tidak mampu,” bebernya.
Padahal, lanjut dia, terdapat skema Jamkesdes di RSUD yang bisa diakses masyarakat desil 1 hingga 5.
“Kalau dirujuk ke RSUD, itu ada Jamkesdes, bisa diakses. Ini yang harus dipahami petugas di lapangan,” jelasnya.
Ia mencontohkan RS Bendo yang berhasil naik kelas dari puskesmas karena dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang lebih humanis. Sebaliknya, Komisi IV juga pernah mendapati keluhan pelayanan di RSUD Lawang.
“Kita pernah datang ke RSUD Lawang tanpa embel-embel dewan, tapi pelayanan amburadul, banyak komplain. Ayo dibenahi. Yang salah kita benahi, yang sudah baik kita apresiasi,” pungkasnya. (yog/bob)