Kota Malang, blok-a.com – Peringatan hari jadi ke-112 Kota Malang tak lepas dari catatan kritis DPRD. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kota.
Menurutnya, berbagai catatan tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan melalui rekomendasi fraksi hingga evaluasi kebijakan.
“Pasti ada catatan dari kita. Selama ini juga dari pendapat fraksi selalu kita sampaikan rekomendasi-rekomendasi dan evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Sejumlah persoalan mendasar masih menjadi sorotan, mulai dari kemiskinan, banjir, kemacetan hingga isu perempuan dan anak.
“Contoh misalnya kemiskinan, terus banjir, macet, kemudian permasalahan perempuan dan anak itu masih banyak yang harus kita perhatikan,” tegasnya.
Amithya menekankan, ke depan pembangunan Kota Malang harus mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai pendekatan gotong royong antar stakeholder menjadi kunci, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Jalan terbaik itu gotong royong semua stakeholder. Apalagi sekarang kita sedang efisiensi, jadi harus benar-benar kolaboratif,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya ego sektoral antar perangkat daerah yang dinilai menghambat efektivitas program.
“Kalau tidak ada koordinasi yang baik, itu akan boros energi, boros biaya, dan programnya bisa tumpang tindih,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung program Universal Health Coverage (UHC) yang membutuhkan keterlibatan banyak perangkat daerah, mulai dari Disnaker hingga Dukcapil agar data penerima manfaat lebih akurat dan tidak membebani APBD.
Di sisi lain, DPRD juga mengklaim telah melakukan langkah efisiensi internal, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi hingga penggunaan BBM.
“Kita di dewan sudah melakukan efisiensi, baik perjalanan dinas, pelayanan, makan minum, sampai BBM,” jelasnya.
Terkait proyek strategis seperti revitalisasi Pasar Besar, Amithya menyebut prosesnya masih berjalan dan membutuhkan kajian mendalam. Salah satu opsi yang dibahas adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Ini tidak serta merta selesai. Masih butuh banyak kajian dan analisa, jadi memang perlu waktu,” katanya.
Ia berharap, di usia ke-112 ini, Kota Malang bisa berbenah lebih komprehensif dengan pembangunan yang tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.