Kota Malang, blok-a.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang mencatat sekitar 1.600 orang masuk dalam data perhatian terkait Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan persoalan kesehatan mental.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena penanganan persoalan kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga membutuhkan proses pemulihan yang melibatkan keluarga serta lingkungan sekitar.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Muhamad Sailendra, melalui jajarannya menjelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental berbeda dengan penyakit fisik.
“Kalau sembuh itu kan sakit fisik, sakit jantung, apa-apa itu sembuh. Tapi kalau mental kan pulih,” ujarnya.
Untuk mendukung proses pemulihan, Dinsos Kota Malang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Layanan kesehatan mental juga telah tersedia di setiap puskesmas melalui klinik kesehatan mental maupun tenaga psikolog.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait kondisi kesehatan mental. Penanganan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing warga, termasuk apakah yang bersangkutan masih memiliki keluarga atau tidak.
Khusus ODGJ terlantar yang tidak memiliki keluarga, Dinsos P3AP2KB Kota Malang memberikan fasilitasi penanganan secara gratis. Fasilitas tersebut mencakup kebutuhan layanan psikolog bagi warga yang membutuhkan.
“ODGJ yang terlantar, mengalami kesehatan mentalnya terganggu, nah itu yang kita fasilitasi. Biayanya psikolognya itu kita fasilitasi. Tidak berbiaya,” tegasnya.
Sementara bagi warga yang masih memiliki keluarga, Dinsos mendorong agar proses penanganan juga dilakukan dengan melibatkan keluarga. Pemerintah berkoordinasi dengan pihak keluarga agar warga yang mengalami persoalan kesehatan mental dapat memperoleh layanan melalui puskesmas.
Pemantauan terhadap kondisi warga juga tidak hanya dilakukan di tingkat layanan kesehatan. Jaringan pendampingan diperluas hingga tingkat kelurahan melalui petugas Puskesos.
Dengan adanya petugas di tingkat kelurahan, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui warga yang membutuhkan pendampingan sekaligus mengarahkan mereka mendapatkan layanan yang sesuai.
Selain layanan kesehatan, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga menginisiasi program Rumah Pijar atau Rumah Pemulihan Jiwa dan Rasa. Program ini diarahkan untuk mendukung proses pemulihan dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial.
Menurut Dinsos, proses pemulihan tidak cukup hanya dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Keluarga dan masyarakat di sekitar juga perlu memahami cara memperlakukan serta mendampingi yang bersangkutan.
“Supaya tidak hanya yang bersangkutan yang kita obati, kita tangani, kita pulihkan, tetapi keluarga, masyarakat itu juga ikut istilahnya membuat suasana itu atau juga memperlakukan yang bersangkutan itu bisa dengan sewajarnya,” jelasnya.
Dinsos menyebut pendekatan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Dukungan dari keluarga diharapkan dapat membantu warga menjalani proses pemulihan secara berkelanjutan setelah mendapatkan penanganan.
Sementara berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah faktor yang kerap ditemukan dalam persoalan kesehatan mental warga Kota Malang. Di antaranya persoalan keluarga, kondisi ekonomi hingga depresi.
“Biasanya depresi, masalah keluarga, ekonomi. Kebanyakan seperti itu,” pungkasnya. (bob)