Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang memberikan 78 catatan kepada Pemerintah Kota Malang dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Walikota Malang 2023.
Salah satu sorotan utama ditujukan kepada Perumda Tugu Tirta Kota Malang, terutama dalam penyelesaian perijinan Water Treatment Plant (WTP) dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Ada beberapa masalah yang perlu ditangani, seperti penyelesaian perijinan WTP, peningkatan SPAM, dan perbaikan pipa transmisi Sumberpitu harus jadi prioritas,” sampai Trio Agus di depan sidang sebagai perwakilan DPRD Kota Malang.
Terkait hal ini, Trio menyentil Plt Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang pada saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Malang.
“Plt Dirut PDAM Tugu Tirta Kota Malang harus bekerja secara profesional dan proporsional. Dia memiliki dua peran, sebagai Dewan Pengawas dan Kepala Bapenda Kota Malang yang bertanggung jawab atas pencapaian target pajak daerah,” ujar Trio.
Selanjutnya, terkait pajak daerah, Trio juga menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada 2023 baru mencapai Rp 792 miliar dari target Rp 1 triliun.
“PAD Kota Malang di 2023 baru mencapai Rp 792 miliar dari target Rp 1 triliun atau 79,1 persen. Pendapatan dari pajak daerah adalah yang terbesar, Rp 610 miliar, namun masih di bawah target Rp 834 M atau 79,1 persen,” kata Trio.
Karena itu, sebagai tanggapan atas target yang tidak tercapai tersebut, Trio menekankan pentingnya sinkronisasi antara target PAD dengan potensi realistis PAD.
Seusai agenda tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa pengawasan seperti ini adalah tugas badan legislatif.
“Pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, tugas kami sebagai legislatif adalah memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat Kota Malang. Badan dan dinas yang menyelesaikan masalah dapat berkonsultasi dengan sekretariat DPRD,” kata Made.
Menanggapi sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh DPRD Kota Malang, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa permasalahan yang disampaikan harus ditindaklanjuti oleh semua OPD.
“Kami akan rapatkan dan beri penekanan terkait langkah-langkah yang kami ambil. Ini akan menjadi dasar untuk program di tahun berikutnya,” ujar Wahyu. (art/bob)