Kota Malang, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti persiapan event Porprov Jatim 2025 yang akan diselenggarakan di Kota Malang.
Pasalnya, event yang membutuhkan anggaran dana mencapai Rp 51 miliar itu masih belum ada pengajuan anggaran ke DPRD Kota Malang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pimpinan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika setelah rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tentang Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 pada Selasa (10/9/2024).
Pelaksanaan Porprov Jatim 2025 ini termasuk dalam program prioritas Pemkot Malang tahun 2025 nanti.
Made menilai, event Porprov ini bukan hal yang sepele. Apalagi, anggarannya diperkirakan mencapai Rp 51 miliar dan hingga saat ini masih belum diajukan.
“Porprov ini membutuhkan biaya mencapai Rp 51 miliar. Anggarannya belum dianggarkan di APBD 2025,” ujar Made.
Made beranggapan, bahwa event Porprov ini berpotensi merubah postur anggaran OPD-OPD yang ada di Kota Malang. Ia mencontohkan, jika PAD 2025 tidak bertambah sedangkan pengeluaran APBD bertambah. Maka akan terjadi pergeseran anggaran.
“Logikanya jika pengeluaran bertambah, di satu sisi pendapatan tidak bertambah. Maka pengeluaran yang lain harus dikurangi,” jelasnya.
Made menyampaikan bahwa ada usulan rapat membuat koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Porprov Jatim 2025 ini. Tujuannya untuk mengawal event tersebut.
“Buat rakor khusus di KONI, karena anggarannya tidak kecil. Jadi perlu hati-hati dalam pemanfaatannya. Saya sepakat ini diserahkan ke Disporapar,” ujarnya.
Made menyebut tidak mau mengambil resiko terkait terutama soal penyelesaian SPJ dari KONI Kota Malang meski sebagai pemegang kewenangan. Made menjelaskan bahwa SPJ ini lebih baik diberikan kepada SDM yang lebih mumpuni yaitu ASN. Dalam hal ini Disporapar sebagai pengampu anggaran.
Tak hanya itu, Made menilai pemberian bonus kepada para atlet juga harus disalurkan melalui Disporapar Kota Malang. Kondisi tersebut juga untuk menghindari masalah apabila terdapat kekurangan pada anggaran.
“Kalau lebih bisa jadi SILPA, kalau kurang kan akan menimbulkan permasalahan. Karena misalnya atlet peraih emas diberi Rp 10 juta, ternyata yang meraih emas melebihi dari target yang ditetapkan, mencapai 150 medali emas. Untuk menutupi kekurangan nantinya harus dipikirkan bareng-bareng,” pungkas Made. (mg1/bob)